Lintas10.com, Samosir – Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Dinas Ketahanan Pangan telah menggelontorkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebanyak 51.610.000 rupiah untuk pengadaan barang pada tahun 2019 silam, rencananya yang akan disalurkan kepada masyarakat Samosir.
Ironisnya, penganggaran pada tahun 2019 itu baru disalurkan kepada masyarakat pada bulan Maret tahun 2022 lalu.
Hal ini pun memantik beragam tanda tanya, mengapa dianggarkan tahun 2019 akan tetapi disalurkan malah pada bulan Maret tahun 2022.
Sebelumnya Dinas Ketahanan Pangan
yang kini telah bergabung dengan Dinas Pertanian telah menyalurkan sejumlah bantuan berupa barang terdiri dari :
– 1 Unit Vacum Sealer
– 1 Unit Alat Perajang Ubi
– 1 Unit Alat Pengolah Emping Jagung
– 1 Unit Alat Spinner
-1 Unit Vacum Praying. Dengan total jumlah keseluruhannya Rp.51.610.000,00.
Menindaklanjuti informasi yang beredar, Lintas10.com mencoba menyambangi kantor Dinas Pertanian Kab Samosir. Pihak Dinas Pertanian, J. Marpaung sebagai Kepala Bidang (Kabid) saat dikonfirmasi diruang kerjanya pada hari Rabu (22/2/23) lalu mengungkapkan pihaknya hanya memberikan informasi lewat satu pintu saja.
“Siapa saja yang ingin bertanya (konfirmasi) terkait program kinerja harus melalui sekertaris dinas lae, karena sekertaris dinas adalah sebagai publikasi,” katanya saat berada di depan ruang kerjanya.
Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketapang Kabupaten Samosir Tiur Gultom saat dikonfirmasi awak media dikantornya.
Menanggapi pengadaan barang pada tahun anggaran 2019 silam. Plt Kepala Dinas Pertanian dan Ketapang Kabupaten Samosir Tiur Gultom mengarahkan agar berkomunikasi langsung kepada kepala bidangnya kata Tiur.
” Ini ada Pak Andry P Limbong sebagai Kabid Ketahanan Pangan baru ada Ibu Kabid Lasmaria Gultom untuk Penyuluhan,” jelasnya kepada awak media lintas10 di ruang kerjanya pada Rabu, (22/2/23) lalu.
Melalui Kepala Bidang A.P Limbong
menuturkan bahwa untuk barang – barang tersebut telah terealisasi (diberikan) kepada masyarakat di bulan maret tahun 2022 lalu di wilayah Nainggolan, dan sudah ada yang beroperasi ungkapnya.
Disinggung kenapa direalisasikan ditahun yang berbeda A.P Limbong tidak mengetahui karena baru menjabat klaimnya.
“Sebetulnya dulu, tapi gak tau jugalah iya entah apa kendalanya karena kan kita barunya disini (Bidang Ketapang),
dan dulu pun bukan kita pengadaan nya, mungkin karena diakhir tahun kemarin pun banyak berganti kepala OPD, dan gak tau lah segala macam. Makanya jadi terealisasi di tahun 2022 kemarin,” jelasnya.
Untuk masyarakat penerima barang tersebut, kita dari dinas juga membuat sebuah perjanjian,apabila barang –
barang tersebut tidak dipergunakan maka barang tersebut akan kita tarik kembali,sebab masih banyak masyarakat yang akan membutuhkan nya, katanya.
Dan barang-barang yang diberikan tersebut bukan untuk kelompok tani, tapi kelompok pengolahan pangan, dan masyarakat itu sudah memiliki sertifikat halal dan memiliki usaha dari Hulu hingga ke Hilir tambahnya.
Masih dilokasi yang sama, Tiur Gultom menyampaikan untuk masyarakat yang menerima adalah masyarakat desa Sinaga Urut/Pandiangan dan masyarakat itu pun memiliki usaha dari hulu hingga ke hilir katanya
Dari hasil produk masyarakat tersebut
kemarin saya juga sudah ada dapat, dan sebagian membawakannya sebagai oleh-oleh (buah tangan) kepada kementerian beberapa waktu yang lalu, ungkapnya.
Kalau untuk daftar file penerima barang tersebut maaf pak, kita tidak bisa memberikan nya, dikawatirkan nanti menjadi kesana kemari (tercecer), kalau bapak mau nanti kita bisa sama-sama kesana (kelokasi),” jelasnya (Rps).
