Lintas10.com, SIAK- Dalam rangka mencegah kebakaran lahan dan Hutan Uninted Nations Office For Project Services (UNOPS) kerja sama dengan UNEP, Intitut Pertanian Bogor (IPB), BKSDA, USAID dan The Earth Institute Colombia Institud menggelar pelatihan deteksi dini dan pemetaan Karlahut, bertempat di Grand Royal Hotel Kabupaten Siak Senin (24/10/2016).
Pelatihan ini dibuka secara resmi oleh Asisten I Setdakab Siak Fauzi Asni, tampak hadir Kabid Damker BPBD Siak Irwan Priyatna, utusan BKSDA Riau, Project Officer UNOPS Mathilde Sherry Panggabean, District Officer UNOPS Kabupaten Siak Witman Gultom. Sementara peserta melibatkan pegawai di Dishutbun, Distamben, BPBD dan instansi terkait lainnya.
District Officer UNOPS Kabupaten Siak Witman Gultom mengatakan pelatihan ini di gunakan untuk mendeteksi dan pemetaan karlahut khsusunya daerah Gambut yang ada di Riau dan Kalimantan Tengah dengan menggunakan 2 sistem Fire Risk System atau FRS dan Sidik.
“Kita menggelar pelatihan dalam rangka mensosialisasikan 2 sistem ini, untuk penanganan kegiatan- kegiatan penanganan karlahut,” ungkapnya.
Dalam pelatihan ini, UNOPS mengajarkan cara mengoprasikan dua aplikasi untuk mendeteksi resiko suatu daerah terhadap karlahut, dan tingkat kerentanan suatu daerah terhadap kebakaran. ” dengan Dua sistem atau perangkat lunak ini diyakini dapat mendeteksi dini bahaya karlahut, memprediksi kemungkinan yang akan terjadi dalam 3 bulan ke depan. Sehingga membantu pemerintah dan pihak terkait dalam menekan angka karlahut ,” jelasnya.
Ditambahkannya, Unops telah melakukan pelatihan kabupaten Bengkalis, Dumai Rokan Hilir dan Siak yang terakhir sebagai lokasi kegiatan atas dasar kajian yang matang. “Dari sejarah karhutla, dan secara geografis 4 Kabupaten/Kota ini merupakan lahan gambutnya cukup luas,”kata widman.
Asisten I Fauzi Asni menyambut baik dan mengucapkan terimkasih atas kesediaan UNOPS menyelenggarakan pelatihan ini di Kabupaten Siak.
“Kami menyambut baik pelatihan ini diselenggarakan di daerah kami, dihadiri oleh seluruh undangan,” kata Fauzi Asni.
Dijelaskan Fauzi, Pemerintah Kabupaten Siak telah menetapkan 67 Kampung rawan bencana Karlahut. Pemerintah pusat juga sudah membuat kebijakan untuk meminimalisir terjadinya bencana kebakaran di lahan gambut, yakni melarang pengusaha atau petani untuk mengembangkan usaha perkebunan sawit dan akasia di lahan gambut.
Bagi yang memiliki izin perkebunan kelapa sawit dan akasia di lahan gambut kini diminta mengubah tanamannya ke Sagu, kebijakan ini dibuat karena pemerintah menilai tanaman Sagu lebih aman dari gangguan kebakaran.
“Sudah banyak upaya yang kami lakukan untuk menekan angka karlahut, membuat tim masyarakat peduli api di tiap kampung yang rawan kebakaran, menyediakan fasilitas 1 unit pompa di tiap kampung, dan ditahun 2015 lalu dianggarkan 2 jr/kampung setiap bulannya untuk operasional masyarakat memadamkan api,” kata Fauzi Asni.
Menurut Fauzi Asni, upaya itu telah menunjukkan hasil, hal itu diketahui dari data, setiap tahunnya terjadi penurunan luas lahan dan titik api.(fai)
