Home / Kampar / Kadiskes Kabupaten Kampar :Banyak Kesalahpahaman Dari Tenaga RTK

Kadiskes Kabupaten Kampar :Banyak Kesalahpahaman Dari Tenaga RTK

BANGKINANG KOTA,LINTAS10.COM-Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar H Nurbit dalam keterangannya kepada sejumlah wartawan, mengungkapkan, klarifikasi ini untuk memastikan apakah 63 orang yang mengaku sebagai tenaga RTK ini memiliki dokumen.

“Ternyata mereka memiliki. Ada yang cuma dijanjikan. Ada yang hanya miliki dokumen dan menerima uang selama sembilan bulan yang katanya itu adalah gaji. Ternyata setelah ditelusuri itu adalah uang transportasi,” ujar Nurbit didampingi Sekretaris Dinas Kesehatan Kampar Dedy Rochyani.

Nurbit menyebutkan, banyak kesalahpahaman dari tenaga RTK karena mereka sebagian mengira uang yang pernah mereka terima adalah berupa gaji.

“Kata PPTK yang lama, itu bukan gaji tapi transportasi. Sejauh yang kita dapatkan informasi, ada yang menyebutkan transportasi itu gaji,” beber mantan Asisten II Setdakab Kampar ini.

Para tenaga RTK ini juga diminta meninggalkan foto copy dokumen yang mereka miliki dan surat keterangan. “Karena ini masih simpang siur dan berharap maka saya minta mereka membuat secara  tertulis keterangan dan mereka dikasih kertas. Dari 63 yang mengembalikan 54 orang,” terang Nurbit.

Keterangan ini berkaitan dengan penetapan mereka saat direkrut dulu apakah sebagai tenaga pendamping atau sebagai penjaga rumah tunggu kelahiran.

“Setelah ini, saya sudah sampaikan dan berharap mencoba tentu yang terbaik bagi negeri dan terbaik bagi mereka,” ulas Nurbit.

Ia menambahkan, pihaknya sudah menyampaikan kepada perwakilan tenaga RTK bahwa andaikata harapan mereka tidak sesuai dengan kenyataan, maka ia menyarankan para tenaga RTK mulai menyelesaikan di tempat mereka atau pada orang yang berkaitan dengan penerimaan mereka sebagai tenaga RTK.

Dalam kesempatan ini Nurbit juga menjelaskan sekilas mengenai RTK. Menurutnya, honor yang diterima tenaga RTK tergantung pasien yang dilayani yakni ibu hamil yang beresiko tinggi untuk melahirkan di wilayah itu.

“Saya mau pelajari betul sekarang. Saya sudah tunjuk tim tentang penyusun, paling tidak pedoman pelayanan Jampersal,” ucapnya.

Nurbit menjelaskan, anggaran untuk RTK ini berasal dari pemerintah pusat atau APBN. Tahun ini anggarannya berjumlah Rp 6,7 miliar. 

Lebih lanjut Nurbit mengungkapkan, ada dua kesimpulan yang diambil dari proses klarifikasi terhadap tenaga RTK. Pertama, ia menemui  keluguan dari tenaga RTK dan kedua ada yang memanfaatkan keluguan itu untuk meraup uang.

Terkait nasib 63 RTK atau 54 RTK yang datang untuk klarifikasi hari ini ia belum bisa memastikan nasibnya karena tergantung program. “Sepanjang dia terlibat dalam program maka akan dibayar haknya. Ini sesuai kebutuhan. Ini masih dicek ulang. Maka saya bentuk tim supaya bekerja sesuai standar,” ulasnya.

Nurbit juga mengatakan, perikatan kerja jadi salah satu alasan Diskes untuk memberi honor, gaji atau transportasi. “Untuk itu kami lakukan investigasi,” katanya.

Ia juga minta staf di Dinas Kesehatan yang diduga terlibat dalam persoalan penerimaan RTK agar segera menyelesaikan.

Dari proses klarifikasi ini Nurbit mengatakan ada indikasi permainan dalam penerima tenaga RTK. “Tolong diselesaikan, mumpung ini belum menjadi masalah,” tegas Nurbit.

RTK ini mulai direkrut mulai tahun 2015 dan dalam anggaran ada peruntukan masing-masing.

Selanjutnya mengenai tenaga bantu kesehatan (TBK) yang berjumlah 534 orang kata Nurbit juga masih menyisakan persoalan karena hingga saat ini belum satupun yang memiliki sk. “Kalau ada sk saya bayar. Buktikan yang ditinggalkan Haris (Mantan Kadiskes red). Tetapi kalau tak ada sk apa dasarnya untuk membayar. Sk 534 ini belum,” bebernya.

Persoalan lain, tahun ini Pemkab Kampar hanya memiliki anggaran untuk pembayaran gaji selama 8 bulan, bukan satu tahun. 

“Kalau tak ada solusi paling lambat seluruh perikatan kerja saya jamin selesai kalau tak ada skenario lain. Kalau Januari, Februari Maret juga diminta saya dengan sangat menyesal tak bisa saya,” terangnya.

Kampar Terima Sertifikat Eliminasi Malaria dari Kementrian Kesehatan RI

Sebagai bentuk penghargaan atas capaian dan keberhasilan Kabupaten Kampar dalam memberantas penyakit malaria 3 tahun berturut-turut, Kabupaten Kampar mendapat Sertifikat Eliminasi Malaria dari Kementrian Kesehatan RI.

Sertifikat tersebut diterima oleh Wakil Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto SH dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia Prof. dr. Nila F. Moeloek pada acara Peringatan pekan Imunisasi dan Bebas Malaria Sedunia yang dilaksanakan di Gedung Shohibul Barokah Kabupaten Pandeglang, Minggu 29 April 2018.

Usai menerima sertifikat, Catur mengucapkan terima kasih kepada dinas kesehatan dan seluruh pihak terkait yang telah berupaya memberikan pemahaman dan pengertian terhadap masyarakat tentang bahayanya penyakit malaria sehingga masyarakat tetap waspada agar penyakit tersebut tidak terjangkit pada lingkungan mereka.

“Tugas kita kedepan makin berat, karena kita tetap harus memelihara agar jangan terjadi kasus masyarakat yang teridentifikasi malaria didaerah kita, untuk itu dukungan dari Seluruh pihak dan juga masyarakat sangat kita butuhkan,” ujarnya.

Dikatakan Wabup, bebas malaria merupakan gambaran dari prestasi suatu Daerah, untuk itu ia mengajak masyarakat dan Pemda Kampar bersama-sama menunjukkan tindakan nyata untuk terus mempertahankan eliminasi malaria tersebut.

“Kesehatan masyarakat merupakan pelayanan dasar dari sebuah pemerintahan, untuk itu mari bersama-sama kita kawal eliminasi malaria ini agar daerah kita tetap terbebas dari indikasi penyakit malaria tersebut,” harap Catur, dikutip mediacenterriau.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, Nurbit yang juga hadir pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa, ada beberapa langkah yang harus diambil agar tidak terjadi kasus malaria di Kabupaten Kampar.

“Di antaranya, kita harus menguatkan Sumber Daya Manusia untuk pemeriksaan laboratorium, jangan sampai ada lagi Kasus penularan malaria didaerah setempat, dan yang tidak kalah penting adalah koordinasi antara lintas sektor dan lintas program harus berjalan dengan baik serta dukungan kebijakan dari Pemerintah Daerah,” urai Nurbit.

Kadiskes juga menjelaskan, Sertifikat Eliminasi Malaria yang diperoleh merupakan prestasi bagi Kabupaten Kampar karena sudah 3 tahun berturut-turut tidak ada lagi masyarakat kita yang terdeteksi malaria artinya kejadian malaria Nol Persen di Kabupaten Kampar.

“Menjaga kesehatan sangat penting bagi kita, untuk itu saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kampar agar tetap senantiasa menjaga kebersihan lingkungannya karena hidup bersih salah satu kunci kesehatan yang baik,” harap Nurbit.(Adv/yandi)


Baca Juga

Dinas Pertanian Sosialisasika. Penyaluran bantuan Alsintan yang Bersumber dari Dana APBN

BANGKINANG KOTA,lintas10.com-Kepala Dinas Pertanian dan Holtikular Kabupaten Kampar Hendry Dunan,SP.MMA mensosialisasikan dan diskusi dengan kelompok …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.