LABUSEL, Lintas10.com- Sepuluh Kepala Daerah kunjungan ke Labuhanbatu Selatan guna mengikuti kegiatan acara Monitoring Evaluasi Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi (MERAPKT) sebagai narasumber langsung oleh Komite Pemberantas Korupsi (KPK) Wilayah Sumut di aula lantai satu dan dua perkantoran Bupati Jalinsum Desa Sosopan, Kecamatan Kotapinang (04/09/2017).
Adapun sepuluh Kepala Daerah Kabupaten kota yang hadir di acara itu dan sebagai tuan rumah H. Wildan Aswan Tanjung SH.MM langsung menghadiri sebagai Bupati Labusel, untuk Kabupaten Labuhanbatu H. Pangonal sebagai Bupati, Kabupaten Labuhanbatu Utara Drs. Dwi Prananta, MM sebagai Wakil Bupati, Kabupaten Paluta Drs. Bachrum Harahap sebagai Bupati, Kabupaten Palas, Kabupaten Tapsel H. Syahrul M Pasaribu SH sebagai Bupati, Kota Madya Sidimpuan Andar Amin Harahap SSTP, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapteng, Kota Madya Tanjung Balai Drs H. Ismail sebagai Wakil Walikota, terakhir Kabupaten Madina.
Ketua Tim Koordinator Supervisi dan Pencegahan (Korsup) KPK Wilayah Sumut Adlinsyah Nasution kelihatan santai tidak ada terlihat beban saat lakukan pemaparan didepan peserta Kepala Daerah serta SKPD masing-masing perwakilan Daerah, walaupun pada saat itu pendemo lagi berkoar-koar menyuarakan aksinya di pintu gerbang masuk perkantoran Bupati Labusel.
Pagar ditutup rapat oleh Satpol-PP sekaligus membentuk pormasi agar pedemo tidak bisa memasuki kantor Bupati, pormasi tersebut dibantu personil Polres Labuhanbatu dan Polsekta Kotapinang serta Personil Polsek-Polsek di Labusel, tim Damkar juga ambil bagian dengan mobil pemadamnya.
Sampai akhir aksi demo NO KORUPSI selesai bentuk solidaritas Ikatan Pemuda Labuhanbatu Selatan (IPLS) tidak digubris dengan artian tidak satu delegasipun yang menanggapi baik dari Pemerintahan maupun pihak KPK sendiri. Akhirnya massa yang dikordinir IPLS membakar kerenda mayat sebagai bentuk kekesalan pada personil KPK.
Tomy Gunawan mahasiswa hukum sebagai korlap aksi menjelaskan pada Lintas10.Com ia merasa sangat kecewa dengan KPK yang tidak mau menanggapi aspirasi mereka.
“Saya yakin mereka pasti tau kami sedang aksi NO KORUPSI dipintu gerbang,” ujarnya ketika ditemui dilokasi Senin (04/09/2017).
“Mereka pasti tau tapi tidak satupun personil tim KPK yang mau menjumpai kami, kami bukan tidak mau menjumpai mereka apa daya kami tidak diberi masuk oleh pihak keamanan,” pungkasnya.
Di tempat yang berbeda indikasi panitia kegiatan Badan Perencana Pembagunan Daerah (BAPEDA) belum siap kedatangan tamu-tamu dari sepuluh Kepala Daerah, terlihat salah satu peserta dari Kabupaten Tapanuli Utara sedikit coment dan sempat saling tegang urat leher dengan panitia kegiatan, bundelan berkasnya di dua maap di nomor enamnya raib padahal peserta titip dengan panitia dan panitia sudah beri kode nomor enam.
Peserta acara monitoring evaluasi rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi 2017 tersebut pada Lintas10.Com.
“Saya merasa kesal dengan panitia kegiatan yang kurang profesional, diantara beberapa berkas yang saya berikan satu berkas raib saat saya minta kembali,”
Ia berharap kepada pihak panitia lebih cermat lagi dalam menangani kegiatan seperti ini jangan sampai memberikan rasa kecewa.
“Hendaknya panitia buat beberapa meja jangan satu untuk titipan ataupun koreksi berkas, kalau sudah beginikan kami yang sibuk cari berkasnya,” pungkasnya (Candra Siregar)
