Home / Politik / Terkait Dugaan Pencemaran Hearing Lintas Komisi, Komisi III DPRD Siak Enggan Ikut Serta

Terkait Dugaan Pencemaran Hearing Lintas Komisi, Komisi III DPRD Siak Enggan Ikut Serta

SIAK, lintas10.com– Terkait tidak hadirnya Komisi 3 DPRD Siak pada hearing rapat dengar pendapat dengan pihak PT IKPP Perawang serta Koalisi Peduli Lingkungan (Kopel) Kabupaten Siak beberapa waktu lalu menyisakan berbagai pertanyaan, pasalnya pimpinan DPRD Siak sudah menjadwalkan dan menerbitkan surat untuk dilakukannya hearing lintas komisi, yakni komisi 3 dan 4.

Namun, Ketua Komisi 3 DPRD Siak Masri keberatan apabila dilakukan hearing lintas komisi. Padahal jika ditinjau dari laporan Kopel Siak tentu menyangkut antar dua komisi tersebut, Komisi 3 yang membidangi lingkungan dan Komisi 4 membidangi perizinan.

“Ketika ada (informasi) hearing (lintas) komisi 3 dan 4, kita sudah laporkan sama ketua (DPRD Siak), kami merasa keberatan dan tidak ikut dalam hearing lintas komisi. Kami membawahi DLH (Dinas Lingkungan Hidup), kalau perizinan atau tenaga kerja silahkan Komisi 4. Itu sudah kita sampaikan dan sudah dicoret oleh ketua,” ungkap Masri anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar tersebut saat ditemui di Kantor Camat Tualang, Jum’at (20/10/2017).

Dilanjutkan Masri, Ia tidak mengetahui bahwa adanya surat yang telah diterbitkan oleh DPRD Siak tertanggal 29 September 2017 yang berisi tentang dilakukannya hearing lintas komisi, dimana surat tersebut telah ditandatangani oleh Ketua DPRD Siak Indra Gunawan, SE.

Dari data yang dihimpun, DPRD Siak kembali mengeluarkan surat tertanggal 02 Oktober untuk dilakukan hearing hanya dengan Komisi 4. Tapi pada pelaksanaan hearing dengan PT IKPP Perawang yang digelar pada tanggal 3 Oktober 2017 lalu, Kopel Siak saat itu meminta hearing dibatalkan karena tidak hadirnya DLH dan Komisi 3.

Lanjut kata Masri, surat dari DPRD Siak terkait hearing dengar pendapat lintas komisi itu diterbitkan secara tiba-tiba.

“Kalau di Banmus itu tidak ada, dijadwal kita sendiri belum ada, yang mengeluarkan surat itukan ketua,” ungkap Masri.

Selain keberatan, komisi 3 beralasan tak ada komunikasi.

“Pertama kami Komisi 3 diganggu oleh komisi-komisi lain, tetapi dengan berjalannya waktu kemarin tiba-tiba ada hearing antara PT IKPP dengan Komisi 3 dan 4. Tidak ada komunikasi, misalnya Komisi 4 ada temuan tidak ada komunikasi dengan kita, tentu kami yang mempunyai tupoksi ini merasa harga diri gitu la, kami yang membawahi DLH ini tidak dibawa bicara,” ucap anggota DPRD Siak tiga periode itu.

Masih kata Masri, ia sudah menyampaikan bahwa ada kendala teknis mengenai masuknya surat dari Kopel Siak terkait hearing dengan PT IKPP Perawang

“Memang sudah masuk, cuma tidak perlu kami ceritakan, makanya ditunda-tunda kemarin itu. Kalau saya mau cerita nanti menyangkut yang lain-lain. Kita sudah komunikasi dengan ketua bahwa ada kendala-kendala teknis, tetapi kalian tidak perlu tau itu, ini terkait masalah pribadi. Kenapa sebetulnya surat ini masuk? tentu harus ada bukti,” pungkas Masri yang seakan-akan menyimpan sesuatu.

Untuk diketahui, Jum’at 20 Oktober 2017 bertempat di Aula Kantor Camat Tualang Komisi 3 DPRD Siak menggelar pertemuan dengan Dinas Lingkungan Hidup, Camat Tualang, Lurah Perawang, Penghulu Kampung Pinang Sebatang serta Penghulu Kampung Pinang Sebatang Barat.

Katanya hal itu dilakukan guna menerima masukan terkait beberapa persoalan dengan PT IKPP Perawang.(Ika)

Baca Juga

Marudut Pakpahan : Diminta Dishub Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

SIAK, lintas10.com- Juru bicara Banggar DPRD Siak, Marudut Pakpahan meminta, Dinas Perhubungan Siak harus meningkatkan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *