oleh

Sekolah SMK Taman Sakti kembalikan uang pembelian formulir KJP kepada orang tua peserta didik

Last Updated: 13 Mar 2019

Jakarta, LINTAS10.COM – Dugaan pungutan yang dilaksanakan oleh guru dan staf SMK Taman Sakti, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat adalah untuk biaya formulir administrasi Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang dilakukan oleh guru dan Staf pengajar di SMK Taman Sakti telah dikembalikan kepada orang tua peserta didik di SMK Taman Sakti, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat, Rabu (13/3/2019) siang.

Turut menyaksikan pengembalian uang pembelian formulir KJP diantaranya dari pihak Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat yang diwakili Kasatlak Pendidikan Kecamatan Kalideres, Rokhidin, Kepala SMK Taman Sakti, Werso Westi Slamet, personil Kepolisian, dan orang tua peserta didik.

Kepsek SMK Taman Sakti, Werso Westi Slamet menyampaikan, bahwa dirinya mengetahui dan atas persetujuannya kepada staf dan pendidik yang ditunjuk untuk melakukan pungutan biaya formulir KJP kepada orang tua peserta didik yang berjumlah sekitar 40 orang yang mendapatkan Kartu Jakarta Pintar (KJP).

“Saya telah menyetujui staf dan guru melakukan pungutan kepada orang tua peserta didik untuk biaya formulir KJP. Kami mohon maaf, atas ketidaknyamanan ini dan berkomitmen tidak ada lagi pungutan terkait KJP siswa,” kata Kepsek SMK Taman Sakti, Werso Westi Slamet.

Dari pantauan jurnalis Lintas10.com sekitar 40 orang tua peserta didik telah hadir berduyun-duyun menunggu diruang rapat terkait kepastian dana siswa yang diminta tersebut yang hari ini akan dikembalikan semua.

“Terbukti sedikitnya 40 orang tua murid dalam undangan rapat guna pengembalian dana tersebut, tengah berlangsung diruang kelas siswa,” kata salah satu orang tua peserta didik korban pembelian formulir KJP yang tidak bersedia disebut namanya kepada media ini.

Terkait pengurusan Kartu Jakarta Pintar, Kasatlak Pendidikan Kecamatan Kalideres, H. Rokhidin mengatakan, bahwa sejatinya masalah urusan KJP, semuanya berada dipihak sekolah, misalnya, untuk pengajuan KJP, jumlah siswa penerima, dan siapa saja yang berhak mendapatkannya semua diurus oleh pihak sekolah.

“Jadi terkait pungutan tersebut sudah diserahkan sepenuhnya ke pihak sekolah. Masalah, sanksi itu urusan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta,” ujarnya.

“Terhadap dugaan pungutan formulir KJP tersebut sedang di BAP,” kata Kasudin Pendidikan Wilayah I, Kota Adm Jakarta Barat, Tadjudin melalui WA kepada Lintas10.com beberapa waktu lalu.

Menurut Kasatlak di ruang kerjanya di kantor Camat Kalideres, Jakbar, Selasa (12/3/2019) lalu, bahwa sesuai Surat Edaran Dinas Pendidikan Prov DKI Jakarta No 14/SE/2019 tentang Pendataan Calon Penerima Bantuan Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik Daei Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahap I TA 2019, bahwa pengumpulan berkas Pendaftaran KJP dari orangtua/Wali Peserta Didik calon penerima KJP dilaksanakan di masing-masing sekolah/madrasah.

“Kami mengimbau pihak sekolah yang menerima KJP agar menaati peraturan yang berlaku di Pemprov DKI Jakarta yakni Pergub No 15 tahun 2019 tentang KJP Plus dan SE Disdik No 14/SE/2019 tanggal 18 Februari 2019,” kata Kasatlak.

Plt Kadisdik Prov DKI Jakarta, Bowo Irianto melalui SE yang diterbitkan Disdik DKI Jakarta mengatakan, bagi calon penerima KJP agar dilakukan visitasi dan verifikasi dengan menunjuk guru/wali kelas sebagai verifikator.

Tampak dalam ruangan itu, salah seorang pendidik, Ida memanggil satu persatu orang tua murid untuk maju kedepan meja panitia guna mengambil uang sebesar Rp100.000 yang di kembalikan pihak sekolah kepada orangtua murid.

“Ini sudah keterlaluan, saya ini keluarga tidak mampu, namun, untuk formulir KJP harus setor uang, padahal setau kami, formulir itu gratis alias tanpa biaya. Saya berharap kejadian ini tidak terulang kembali dikemudian hari,” kata Saodah salah seorang wali murid kepada, lintas10.com.

Dalam suasana rapat itu, para siswa khususnya Kelas XI turut menyaksikan acara pengembalian pungutan dana tersebut.

Pantauan Lintas10.com dilokasi acara, sebagian murid bersorak ketika dana tersebut diumumkan akan dikembalikan saat ini juga (Rabu 13/3/2019-red), sebagian lagi murid Kelas XII berbisik-bisik sesama siswa, seraya membahas terkait adanya dugaan pungutan liar (Pungli) tersebut.

“Ada Anjungan Tunai Mandiri (ATM) kami sebagian ditahan oleh pihak sekolah, alasanya supaya gampang membayar kewajiban para siswa, sehingga saya tidak bisa ambil uang KJP yang saya terima. Jadi semuanya kita serahkan ke pihak sekolah,” kata salah seorang peserta didik yang tidak bersedia ditulis namanya saat diluar ruang rapat kepada lintas10.com.

Mencuatnya pemberitaan dugaan pungutan yang dilansir media online beritautama.net, bahwa sejumlah orangtua peserta didik SMK Taman Sakti mempertanyakan adanya pungutan uang administrasi formulir KJP.

Jurnalis: Tangi P Sihite

Editor: Benz

Komentar

Jangan Lewatkan