oleh

Pembangunan Salah Satu Gedung di DISDUKCAPIL Seruyan Tanpa Plang Proyek

Last Updated: 26 Feb 2019

Lintas10.com (Seruyan/Kalteng)-Pembangunan proyek disalah satu bangunan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Pemerintah Kabupaten Seruyan, di Kuala Pembuang, tidak memasang Plang Proyek. Padahal tindakan ini melanggar regulasi yang mengatur proyek pemerintah.

Sedangkan sudah jelas bahwa dalam pelaksana proyek agar memasang papan plang sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010, Perpres Nomor 70 Tahun 2012, dan Perpres  Nomor 16 Tahun 2018, terkait setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek. Dan tidak hanya melanggar dari Peraturan Presiden (Perpres) saja, tetapi juga pada melanggar Undang Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Karena proyek tanpa papan nama informasi proyek sama saja dengan mengabaikkan amanat Undang Undang, juga Peraturan Presiden. Dimana papan nama proyek, berisikan tentang informasi proyek yang sedang dikerjakan.

Namanya proyek pemerintah, sebelum mulai (pembangunan) harus terpasang plang (papan informasi) proyek. Baik dari nilai volume pengerjaan serta biaya yang dikeluarkan. Adapun Papan nama tersebut di antaranya memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pengerjaan proyek.

Tujuan dipasangnya papan nama proyek untuk menunjukan keterbukaan atau transparansi dan ini sudah harus dimulai sejak tender atau lelang proyek dilakukan. Termasuk tender proyek yang dilakukan di badan publik

Hal seperti ini sudah sering terjadi, namun tidak pernah ada tindakan dan sangsi tegas yang diberikan.

Ketika dikonfirmasi kepada Kepala Disdukcapil Kabupaten Seruyan, di Kuala Pembuang, Mansyur Ibrahim, Selasa (26/2/2019) sedang tidak berada ditempat.

Salah seorang warga Seruyan, di Kuala Pembuang, Ahmad, berharap, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan aparat penegak hukum menegur pelaksana proyek pembangunan, yang dibiayai anggaran negara itu.

“Mudah mudahan Pemkab Seruyan lewat Instansi terkaitnya bisa menegur pelaksana proyek. Kalau masih bandel, agar melaporkan ke penegak hukum, atau Pemkab punya jalan lain,”ujar Ahmad kepada Lintas10.com,  Selasa (26/2/2019).(Fathul Ridhoni)

Komentar

Jangan Lewatkan