Pelalawan, lintas10.com-Tepat di acara pelantikan 35 Anggota Dewan Pelalawan periode 2019-2024 digedung Daerah Mangku Dirdja ratusan atas nama Alinsi Mahasiswa pelalawan (AMP) dan Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Pelalawan (Hippmawan) aksi depan Gedung Daerah Mangku Diradja Indra di Pangkalan kerinci kabupaten Pelalawan.
Aksi mahasiswa sempat ricuh diwarnai saling dorong-mendorong dan membakar ban, aksi dorong mendorong ini lantaran Mahasiswa berusaha masuk ke dalam gedung daerah. namun pihak keamanan dibantu polisi berhasil meredam aksi mahasiswa.
Pantauan di lapangan media ini, mahasiswa melakukan aksi di gedung Daerah Ada dua titik depan gedung Daerah dan samping pintu masuk gedung daerah . Aksi mereka diawasi petugas kepolisian dan Satpol PP.
Dalam aksi ini, orator aksi meminta kepada 35 anggota DPRD Kabupaten Pelalawan terpilih periode 2019-2024 . “Di sini kami ingin menyaksikan mereka dilantik di jalan, kami ingin saksikan sumpah janji mereka, agar mereka nanti tidak tuli, tidak buta, tidak bisu,” kata orator aksi.
Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Pelalawan (Hippmawan) dan Aliansi Mahasiswa Pelalawan (AMP) berorasi beda titik tapi di tempat yang sama.
Hippmawan mengeluarkan 5 (lima) tuntutan kepada para anggota DPRD terpilih, yakni :
1. Mendesak Pemkab Pelalawan memperhatikan dan melakukan tindakan terhadap murahnya harga berbagai komoditi.
2. Mendesak Pemkab Pelalawan agar segera mencabut izin perusahaan yang melakukan pelanggaran hukum.
3. Mendesak Dinas Tenaga Kerja agar menindak tegas perusahaan yang tidak memberdayakan tenaga lokal.
4. Mendesak Pemkab untuk Mengawasi penegakan hukum oleh Polres Pelalawan terhadap pelaku atau korporasi menyebabkan Karhutla.
5. Mendesak Pemkab Pelalawan agar melaksanakan tranparansi APBD guna menghindari penyalah gunaan anggaran
Sedangkan AMP mengeluarkan Delapan Tuntutan Mahasiswa (Dentum) Pelalawan yakni :
1. Menekankan pembangunan infrastruktur yang merata.
2. Menjaga stabilitas harga barang tani.
3. Membangun kembali penguatan reformasi sistem keamanan untuk menangkal kriminilitas.
4. Awasi tenaga kerja asing demi terbukanya lapangan kerja bagi tenaga lokal.
5. Meminta agar dilakukan pencegahan karhutla dan diberi tindakan tegas terhadap pelaku.
6. Menegakan suoremasi hukum dan HAM untuk menjaga NKRI.
7. Memperkuat pemerataan pendidikan demi menghasilkan kualitas SDM.
8. Mendorong terciptanya over goverment demi keterbukaan informasi publik di setiap OPD dan Instansi Politik.(Adi)
