Home / Top Ten / Menko Luhut Ajak Negara-Negara Kepulauan Bersatu Hadapi Perubahan Iklim

Menko Luhut Ajak Negara-Negara Kepulauan Bersatu Hadapi Perubahan Iklim

Nusa Dua, Bali, lintas10.com- Menko Maritim Luhut Pandjaitan mengatakan _Archipelagic and Island States_ (AIS) Forum atau Forum Negara-negara Pulau dan Kepulauan yang akan digelar pada 1-2 November 2018 di Manado, Sulawesi Utara merupakan kendaraan bagi banyak pihak mengatasi perubahan iklim kunci dan kebutuhan pembangunan maritim bagi para anggotanya.

“Semangat kerjasama yang terbukti dalam persiapan ini akan menjadi lebih penting karena Forum AIS membahas tantangan bersama. Isu-isu yang dihadapi negara pulau dan kepulauan tidak mengenal perbatasan. Perubahan iklim, bencana alam, polusi, dan limbah laut merupakan ancaman umum, dan hal-hal tersebut membutuhkan solusi yang disesuaikan dengan keadaan negara-negara kita yang unik, ” ujar Menko Luhut saat mengadakan pertemuan dengan para pemimpin dan perwakilan dari negara-negara peserta Forum AIS di sela-sela acara _Our Ocean Conference_ di Bali, Senin (29/10).

Menko Luhut mengharapakan Forum AIS dapat mengkatalisasi pemikiran inovatif dan membantu menghasilkan solusi cerdas dan inovatif dari para anggotanya. Menurutnya yang dibutuhkan sekarang adalah aksi global, karena kita dituntut lebih tanggap, cepat bahkan kreatif menghadapi situasi seperti sekarang ini. Ia mencontohkan adanya pembiayaan _Green_ Sukuk yang diterbitkan pemerintah Indonesia bersama UNDP (United Nations Development Program) bisa membantu Indonesia mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan.

“Model _Blended Finance_ (pembiayaan campuran) adalah salah satunya. Kami telah meluncurkan Indonesia _SDG One_ yang bertujuan untuk menghasilkan lebih dari dua miliar USD pendanaan untuk proyek-proyek yang terkait dengan SDG. Menurut kami, bantuan gabungan global yang tersedia saat ini, untuk mengatasi dampak perubahan iklim adalah sekitar USD 150 miliar sementara yang dibutuhkan mendekati $ 9 triliun. Karena itulah masih banyak yang harus kita lakukan,” katanya.

Menko Luhut mengatakan tahun depan pihaknya berencana mempertemukan para pemangku kepentingan dari seluruh masyarakat, untuk membangun jaringan antara _startup_, akademisi, pemimpin bisnis, mahasiswa, wirausahawan muda, dan masyarakat sipil, dengan demikian diharapkan banyak ide yang didapat untuk menghadapi tantangan tersebut.

Para pejabat dari 20 negara telah melakukan pertemuan-pertemuan menjelang dilaksanakannya Forum Negara Pulau dan Kepulauan tersebut. Partisipan AIS jumlahnya mencapai 46 negara, antara lain Indonesia, Singapura, Palau, Maurutius, Saint dan Nevis, Selandia Baru, dan Inggris, hampir mencakup seluruh negara kepulauan yang ada di dunia. Pertemuan tingkat pejabat tinggi ke-3 AIS di Manado digelar atas kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan United Nations Development Program (UNDP).

“Inisiatif ini penting dan cukup mendesak karena ekonomi kelautan adalah yang paling rentan terhadap perubahan iklim, dan dampaknya terlihat pada negara pulau dan kepulauan di seluruh dunia, terlepas dari ukuran, lokasi, atau pembangunan. Suhu perubahan dari Arus Teluk di Atlantik memiliki penyebab yang sama dengan naiknya permukaan laut yang mempengaruhi negara-negara pulau di Pasifik. Semua negara bagian di negara ini berperan dalam perdagangan ikan global senilai $ 153,5 miliar. Industri tersebut, dan industri kelautan lainnya, akan menghadapi tekanan yang meningkat. Untuk itulah kita semua harus bertindak cepat dan tanggap,” ujar Christophe Bahuet, Direktur UNDP di Indonesia.

Mr. Bahuet mengatakan Forum ini adalah kesempatan bagi semua pihak untuk memanfaatkan alat-alat inovatif dalam pembiayaan pembangunan dan menuritnya, UNDP Indonesia berkomitmen untuk menemukan cara-cara baru untuk menutup kesenjangan pembiayaan pembangunan.

*Laboratorium Bencana*

Menko Luhut mengatakan, jika membicarakan kerentanan dalam menghadapai perubahan iklim, Indonesia bisa dikatakan sebagai laboratorium bencana alam.

“Tahun lalu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ada 1589 bencana alam di seluruh Indonesia. Sejak Juli 2018, tercatat 289 kebakaran, kekeringan, angin puyuh, banjir, gempa bumi dan letusan dalam satu bulan itu. Karena perubahan iklim mempercepat laju bencana alam, mungkin saja jumlah dan biaya dari peristiwa ini meningkat. Karenanya, kami berharapa negara-negara pulau dan negara kepulauan bisa duduk bersama-sama dan mencari solusi yang disesuaikan dengan tantangan negara-negara kita yang unik ini,” terangnya.

Ini bisa menjadi tempat untuk menghasilkan ide-ide baru, dikumpulkannya sumber daya bersama, dan mempertemukan persamaan kita.
Pertemuan ini dihadiri oleh utusan dari 14 negara peserta antara lain Presiden Palau Tommy Remengesau, Menteri Perikanan Fiji Semmy Korollavesau, Sekjen Kementerian Luar Negeri Federasi Micronesia, Menteri Ekonomi Kelautan Mauritius Premdut Koonjoo, serta utusan dari Selandia Baru, Bahrain, Timor Leste, Singapura, Irlandia dll.

Para utusan negara-negara peserta menyambut baik akan rencana diadakannya deklarasi bersama di Manado dan berharap hasil konferensi tersebut bisa membantu mereka mengadapi tantangan alam seperti perubahan iklim.

*Biro Informasi dan Hukum*
*Kemenko Bidang Kemariritiman*


Baca Juga

Kemenko Kemaritiman mengajak Masyarakat Ikut Mengawasi

Pontianak – Maritim, lintas10.com-Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Kemaritiman) menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Peninjauan Lapangan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.