Jakarta, Lintas10.com – Kelompok Kerja Pendukung Jokowi (KKPJ) adakan agenda untuk kembali berkumpul. Hal ini disampaikan lewat siaran tertulisnya oleh Ketua Umum (Ketum) Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Maret Samuel Sueken kepada media ini, Kamis (11/11/2021).
Dalam kesempatan tersebut Maret Samuel Sueken menegaskan tentang adanya beberapa teman seperjuangan Bapak Joko Widodo yang baru bisa terlibat KKPJ karena kesibukan konsolidasi di akar rumput termasuk KETUA UMUM JPKP.
Maret juga menyampaikan bahwa ada oknum tertentu yang gelisah dengan berkumpulnya para petinggi – petinggi relawan Jokowi guna membangun kekuatan dalam mengkritik kinerja para Menteri khususnya yang tersangkut skandal besar tipu-tipu PCR kata dia.
Hal ini menurutnya telah melukai hati nurani dengan leluasa menari diatas penderitaan rakyat dengan mematok tarif awal yang selangit. Maret mengatakan tak sedikit dari mereka yang mencibir dan mengatakan yang teriak dan protes itu adalah Relawan Komisaris.
Dalam kesempatan tersebut Maret Samuel Sueken menegaskan bahwa saya Ketua Umum Relawan JPKP bukan komisaris dan tidak bermimpi jadi komisaris tegasnya.
“Saya sejak awal konsisten dalam perjuangan mengawal pilihan hati saya bernama JOKOWI jadi jangan ada yang coba-coba mengganggu agenda JOKOWI apalagi dalam periode kedua ini sangat syarat kepentingan menuju 2024 alias KABINET CAPRES, mereka inilah yang gelisah dengan kritik pedas kami” imbuhnya.
Siapapun yang menyakiti hati rakyat, menghianati komitment JOKOWI akan berhadapan dengan kami, singkirkan semua BRUTUS yang merusak tatanan dan rencana baik Pemerintah dalam membangun bangsa ini.
JPKP terus berdiskusi. Melihat perkembangan situasi nasional terkini, ternyata belum berubah ke arah yang menggembirakan. Statemen KKPJ yang kami edarkan pada Jumat yang lalu, 5 November 2021, mengundang pro dan kontra. Banyak yang mengamini poin-poin yang kami sampaikan, namun ada yang mencibir sambil sibuk mengklarifikasi sebutnya.
Tanda-tanda kebenaran apa yang kami sampaikan sudah terlihat. Banyak kecaman menandakan ada berbagai kepentingan yang terganggu dengan kritik tersebut.
Kritik kami berdasarkan keresahan rakyat. Mengingatkan Presiden Jokowi sebagai tokoh sentral pemerintahan bahwa agenda bersama Indonesia, Visi Indonesia Maju, harus dijaga momentumnya dan jangan sampai keluar dari rel.
Para pejabat negara yang berambisi politik akan bersama-sama meninggalkan Presiden Jokowi dan Visi Indonesia Maju pada akhir 2022. Aroma persiapan menuju 2024 kental betul di kabinet.
Berbagai inisiatif belum tuntas dilakukan seperti perpindahan Ibukota Negara, kereta api cepat KCIC, janji politik Pemilu 2019, juga megaproyek lainnya. Sementara waktu terus berjalan menuju akhir masa jabatan Jokowi-Ma’ruf Amin.
Dalam kesempatan yang sama KKPJ mempertegas poin-poin masukan kepada Presiden Jokowi sebagai berikut:
1. KKPJ mengapresiasi keberhasilan pemerintah dalam menghadapi situasi resesi akibat pandemi Covid-19. KKPJ tetap bersemangat mendukung Presiden Jokowi.
2. Bagi KKPJ, adalah tugas bersama komponen Bangsa Indonesia untuk mewujudkan pemerintahan bersih, berwibawa, efektif, dan membawa seluruh Rakyat Indonesia menuju kesejahteraan.
3. Karena itu, kritik kepada Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf yang kami sampaikan adalah pesan dari para sahabat. Sahabat yang baik akan menyampaikan kritik yang konstruktif. Bukan mencoba membungkam kritik demi Asal Bapak Senang.
4. KKPJ mendukung kepemimpinan Presiden Jokowi dalam G20 dan forum multilateral/internasional lainnya untuk membawa solusi Indonesia bagi dunia.
5. KKPJ menegaskan bahwa PEMBAJAKAN agenda perubahan oleh kelompok kepentingan dalam kabinet jelas bertentangan dengan Visi Indonesia Maju Presiden Jokowi.
6. KKPJ menentang begitu banyak manuver kelompok politik berwatak pemburu rente. Mereka mengabaikan rasa kemanusiaan dan rasa keadilan dengan memanfaatkan bencana pandemi global. Mereka bergerak bebas menggunakan kepercayaan dan kewenangan yang diberikan oleh Presiden Jokowi.
7. Para pemburu rente memanipulasi dan membahayakan legacy yang sudah dibangun oleh Presiden untuk tujuan kepentingan sempit.
8. KKPJ mendorong Presiden agar mengembalikan pemerintahan ke rel perjuangan Visi Indonesia Maju sebagai wujud Pengemban Amanat Rakyat yang diberikan dalam Pilpres 2019.
9. Aroma kepentingan bisnis dalam penanganan pandemi Covid-19 terlalu berbahaya untuk diabaikan. Mulai dari vaksin berbayar, Wajib RT-PCR, Bansos, Karantina, dan lain-lain. Terseretnya menteri dalam kasus hukum jelas merugikan reputasi Presiden Jokowi.
10. Oportunisme politik di dalam pemerintahan harus dibersihkan. Terlalu banyak parasit yang mengatasnamakan Presiden Jokowi untuk menimbun logistik dan kapital politik 2024.
11. Seperti gulma yang bisa mengisap tanaman, sudah selayaknya tidak diberi tempat dan kesempatan dalam pemerintahan. Mereka hanya akan mencoreng dan membahayakan warisan yang kelak ditinggalkan Presiden Jokowi.
12. KKPJ berpandangan bahwa para penumpang gelap, pemburu rente dalam kabinet Jokowi, jelas membajak Visi Indonesia Maju. Mereka harus segera dibuang dari kabinet sebelum menimbulkan kerusakan yang lebih parah.
13. Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf harus fokus pada upaya keluar dari tekanan akibat pandemi Covid 19 sekaligus memastikan dapat memimpin ekonomi dunia pada 2022 (G-20). (Ly)
