Home / Politik / Hearing DPRD Komisi IV, Masyarakat KOPEL Dengan PT.IKPP Ditunda

Hearing DPRD Komisi IV, Masyarakat KOPEL Dengan PT.IKPP Ditunda

SIAK, lintas10.com- Hearing komisi IV DPRD Kabupaten Siak antara masyarakat Koalisi Peduli Lingkungan (KOPEL) dengan manajemen PT.Indah Kiat Pulp and Paper yang akan membahas tentang dugaan pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh perusahaan kertas terbesar di Asia itu Selasa (3/10/2017) akhirnya di tunda meskipun kedua belah pihak sudah berada di ruang Banggar gedung panglima gimbam tersebut.

Hearing itu di pimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Siak Indra Gunawan didampingi ketua komisi IV Ismail Amir serta anggota DPRD lainnya.

Adapun penundaan di lakukan setelah Indra Gunawan menyampaikan bahwa kehadiran manajemen PT.IKPP dengan KOPEL yang akan melakukan dengar pendapat di DPRD tidak sesuai dengan undangan yang telah di sebarkan ke pihak-pihak terkait.

“Kalau ingin membahas tentang pencemaran lingkungan harus menghadirkan Komisi III sebagai tupoksinya, dan kalau ingin membahas tentang perizinan dengan komisi IV,” ujar Indra.

Lanjut politisi GOLKAR itu untuk kembali menjadwalkan agenda Hearing sesuai dengan komisi masing-masing.

“Hearing ini kita tunda dan akan dilakukan jadwal ulang masing-masing komisi menurut bidangnya,” kata Indra.

Sementara itu pantauan dilokasi Hearing juga dihadiri mitra kerja Komisi IV diantaranya dinas penanaman modal dan perizinan Kabupaten Siak, Kepala Badan Pemberdayaan Perembuan dan keluarga berencana, Dinas Sosial, Disdukcapil, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Penghulu sekecamatan Tualang, Direktur RSUD Kabupaten Siak.

“Itu memang mitra kerja komisi IV,” kata Ismail Amir.

Sebelum Hearing yang tertunda itu bubar ketua Komisi IV meminta supaya jadwal Hearing kedepan yang hadir dari Pimpinan perusahaan yang memiliki keputusan.

“Kita minta kedepan yang hadir pimpinan perusahaan yang kompeten bisa memberikan keputusan,” sebut Ismail Amir yang juga politisi partai HANURA itu.

Usai acara Humas PT.IKPP Armadi ketika dikonfirmasi tuntutan dari DPRD untuk menghadirkan Pimpinan perusahaan menurutnya kehadiran nya bersama rekan-rekannya sudah satu perwakilan.

“Kehadiran kami merupakan perwakilan dari perusahaan memiliki kompeten sesuai bagiannya masing-masing,” ujar Armadi.

Lanjutnya ketika disinggung apakah kehadiran perwakilan perusahaan sudah memiliki surat kuasa dari petinggi manajement.

“Saya kira itu tidak perlu karena secara otomatis kehadiran kami sudah bisa sebagai perwakilan dari perusahaan,” tandas Armadi. (Sht)

Baca Juga

Marudut Pakpahan : Diminta Dishub Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

SIAK, lintas10.com- Juru bicara Banggar DPRD Siak, Marudut Pakpahan meminta, Dinas Perhubungan Siak harus meningkatkan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *