“Berdasarkan ketentuan PRT pasal 6 ayat 1 dijelaskan, keanggotaan PWI gugur bukan hanya karena belum UKW, tetapi juga karena berstatus sebagai ASN atau TNI/Polri. Juga karena tidak memperpanjang KTA setelah lebih setahun habis masa berlakunya,” kata Ketua Tim Penyelaras PD, PRT, KEJ dan KPW PWI Pusat.
Ketentuan baru lainnya adalah persyaratan untuk menjadi ketua PWI kabupaten/kota. Bila sebelumnya UKW Muda sudah boleh mencalonkan diri, maka ke depan syarat calon ketua PWI Kabupaten/Kota minimal ber-UKW Madya.
Sementara itu Anggota DK PWI Pusat Helmi Burman dan Plt Ketua DKP PWI Riau H Zufra Irwan mengingatkan seluruh anggota untuk selalu menjaga KEJ, integritas dan profesionalitas dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistik di lapangan.
“Sebagai pengurus DKP PWI Riau, kami sudah pernah menjatuhkan sanksi skorsing dua tahun kepada anggota PWI Riau di salah satu kabupaten. Mudah-mudahan itu tidak terulang kembali kepada anggota PWI Riau lainnya,” harap Zufra Irwan.
Kegiatan sosialisasi tersebut juga diisi dengan diskusi, sambil menikmati jajanan pasar dan minum air kelapa muda. Acara dihadiri dengan foto bersama.(iz/rls)
