Calon dan Kuasa Hukum Diberi Bimbingan Sengketa Pilkada di MK
SIAK (Lintas10) – Tim advokasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Siak, H Suhartono dan H Syahrul menghadiri undangan Bapak Yusril Ihza Mahendra untuk mengikuti pelatihan dalam penanganan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi yang digelar pihak Yusril Ihza Mahendra di Jakarta 19-20 Oktober 2015.
Hadir dalam pelatihan tersebut, Calon Bupati Siak H Suhartono bersama Tim Advokasi Zulkarnaen Nurdin dan Wan Abdurrahman, Ketua Tim Koalisi Sutarno yang mendapat bimbingan langsung dari Yusril Ihza Mahendra.
“Kita menghadiri undangan dari Bapak Yusril untuk mengikuti pelatihan terkait sengketa Pilkada. Meskipun kita sangat tidak mengharapkan akan terjadi sengketa di Pilkada Siak,” ujar Sutarno melalui sambungan telepon kepada Infosiak. Com Selasa (20/10).
Disebutkan Sutarno, pelatihan diikuti sebagai upaya dan antisipasi sekiranya sengketa Pilkada yang kerap terjadi di berbagai daerah dapat dicegah. Karena pada prinsipnya Koalisi Bersama Kita Hebat (Berkah) sangat menghindari terjadinya sengketa. Bahkan berupaya maksimal untuk tidak melakukan sekecil apapun pelanggaran terhadap pelaksanaan Pilkada dan tahapan-tahapannya.
“Dengan mengetahuihal-hal berkenaan dengan sengketa, maka kita tentu berupaya mencegahnya. Kalaupun harus terjadi tentu kita harus persiapkan sebaik mungkin. Apalagi sudah ada 13 PKPU yang mengatur Pilkada serentak 2015 ini serta ada 14 Perbawaslu yang tentu harus ditaati peserta Pilkada,” urai Sutarno.
Tim Kuasa Hukum, pasangan Suhartono-Syahrul, Zulkarnaen Nurdin juga mengungkapkan apresiasinya yang tinggi kepada seluruh tim pemenangan pasangan nomor urut 2, Suhartono-Syahrul yang cukup mentaati aturan dan mendengar apa yang menjadi intruski dari Tim di Tingkat Kabupaten.
“Kita sangat apresiasi tim kita yang bisa memahami aturan dan taat kepada aturan tersebut. Hendaknya ini juga menjadi dasar bagi kita untuk memperkuat dukungan dan memastikan sengketa pilkada tidak terjadi,” urai Zulkarnaen Nurdin.
Selebihnya, kerja dan partisipasi seluruh tim dalam melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap seluruh pelaksanaan tahapan Pilkada yang dilakukan penyelenggara, yakni KPU merupakan tangungjawab bersama. Dan seluruh tim perlu membantu Panitia Pengawas Pemilukada (Panwaslu) dan jajarannya untuk terlaksananya Pilkada yang jujur, adil bermartabat, demokratis dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Pantau dan dokumentasi jika terjadi pelanggaran Pilkada. Hal ini bisa menjadi dasar penuntutan sekiranya itu diperlukan. Namun jika semua pihak taat kepada aturan yang berlaku, dan tidak menggunakan strategi adu dompa dan balck campaign tentu seluruh rangkaian tahapan akan berjalan baik. Dan bagi tim BERKAH kita imbau untuk hindari segala pelanggaran, justru laporkan setiap pelanggaran yang terjadi,” tegas Zulkarnaen Nurdin.
Disebutkannya, saat ini memang ada sejumlah hal yang menurut tim berkah adalah pelanggaran, namun setelah dilaporkan, Panwaslu Siak memberi penilaian bahwa kasus yang dilaporkan tidak memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti. “Sedikitnya ada enam laporan kita di Panwaslu Siak. Dan ini menjadi modal kita, bahwa ada pelanggaran yang telah dilakukan di Pilkada Siak,” tegas mantan anggota DPRD Provinsi Riau yang saat ini aktif menjadi advokat dan dosen tersebut.
Terkait sengketa Pilkada, Zulkarnaen mengaku sangat tidak menginginkannya. Namun jika itu terjadi nantinya maka tentu harus dihadapi secara arif dan bijaksana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kita tadi sudah diperintahkan bapak Yusril Ihza Mahendra untuk mendampingi calon, dan menyelesaikan persoalan hukum dan pelanggaran Pilkada yang terjadi. Dan Bapak Yusril bersedia turun langsung mendampingi kita nantinya jika diperlukan,” tandas Zulkarnaen Nurdin yang juga politisi PBB tersebut. (infosiak)
