oleh

Maraknya Penambang Pasir Diduga Ilegal di Sungai Seruyan

Last Updated: 07 Sep 2019

Lintas10.com (Seruyan/Kalteng) – Penambangan pasir yang diduga ilegal menyebar di sepanjang daerah aliran sungai Seruyan, Kalimantan Tengah, semakin bertambah maraknya.

Penambangan pasir ini cukup memprihatinkan dan dikuatirkan. Demi mendapatkan pasir, para penambang tampak menyediakan mesin yang disebut dompeng lalu menyedot tanah ke dalam sungai menggunakan selang besar. 

Setelah tanah disedot, ada yang dengan cara ditampung terlebih dahulu, ada juga dengan tanah yang dimasukan ke dalam klotok (perahu), dimana dengan menggunakan saluran pipa besar setelah penuh di dalam box atau didalam klotok lalu dibuat kedalam karung karung dibuat kedalam truk dan mobil pick up yang sudah tersedia dan siap untuk dijual, atau diantar kepemesannya.

Pantauan lintas10 dilapangan, pada Kamis (5/9/2019), dimana dari dulu hingga sekarang, tampak penambangan tersebut, tidak jauh dari tepi bantaran aliran sungai seruyan, atau didekat lokasi rumah dan tempat kusus usahanya mereka. letak penambangan ini terbilang cukup strategis bagi panambang pasir ilegal yang seakan tidak peduli baik dari dampak yang ajan berakibat patal terhadap lingkungan, maupun dampak lainnya. Seolah olah terkesan pada dibiarkan oleh pemerintah daerah kabupaten seruyan, kususnya dengan Dinas Lingkungan hidupnya (DLH) dan Satpol PP. Padahal sudah bertahun tahun lamanya, dan penambangan pasir ini cukup memprihatinkan.

Apakah memang aturan dan sangsi hukumnya sudah tidak ada lagi?… atau memang terkesan pada dibiarkan, menunggu dari dampak dan akibatnya saja, sungguh miris melihatnya. Apakah demi sebuah “pembangunan” rela rela korbankan dampak dan akibatnya nanti. Tidak pernahkah ada cara pencegahan yang terlebih dahulu dengan dipergunakan?..atau memang kebiasaan, seperti hal lainnya.

Sedangkan diketahuinya, dimana tindak pidana di bidang pertambangan tersebut yakni, adalah seperti pada :

1. Tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin (Pasal 158 UU NO. 4/2009).

2. Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu (Pasal 159 UU NO. 4/2009 jo. Pasal 263 KUHP).Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak (Pasal 160 ayat (1) UU NO. 4/2009).

3. Tindak pidana sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi tidak melakukan kegiatan operasi produksi (Pasal 160 ayat (2) UU NO. 4/2009).Tindak pidana pencucian barang tambang (Pasal 161 UU NO. 4/2009).

4. Tindak pidana menghalangi kegiatan usaha pertambangan (Pasal 162 UU NO. 4/2009).Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin usaha pertambangan (Pasal 165 UU NO. 4/2009).Pelakunya badan hukum (Pasal 163 ayat (1) UU NO. 4/2009).

Bahkan untuk Perusahaan konstruksi yang menerima berbagai jenis material dari penambangan ilegal untuk pembangunan proyek, bisa dipidana sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Dan dimana untuk masyarakat yang memiliki usaha galian C, harus memiliki izin usaha sesuai dengan UU nomor 4 tahun 2009, tentang Minerba, serta PP nomor 23 tahun 2010 tentang, pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Minerba, UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi. 

Berdasarkan UU nomor 4 Tahun 2009 dalam Pasal 161 itu sudah diatur bahwa yang dipidana adalah setiap orang yg menampung/pembeli, pengangkutan, pengolahan, dan lain lain. Bagi yang melanggar, maka pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar. (Fathul Ridhoni)

Komentar

Jangan Lewatkan