Home / Provinsi Kalimantan Tengah / Kunjungan Kerja Gubernur Kalteng di Kobar Sekaligus Ajak Dirut PLN ke Palangka Raya..ada apa ya ??

Kunjungan Kerja Gubernur Kalteng di Kobar Sekaligus Ajak Dirut PLN ke Palangka Raya..ada apa ya ??

KOTAWARINGIN BARAT, Lintas10.com-
Dalam Kunjungan kerja, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengatakan berencana mengundang Dirut PT PLN Pangkalan Bun, bersama General Manejel PLN Kalteng berkunjung ke kota Palangka Raya guna membahas secara serius kondisi listrik di Provinsi ini.

“Kalteng sebenarnya memiliki pasokan listrik hampir mencapai 2×60 megawatt yang berasal dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Kabupaten Pulang Pisau,”kata Sugianto usai rapat tertutup dengan jajaran Pemkab Kobar di Pangkalan Bun, Kamis (17/5/2018).

Gubernur mengatakan, belum termasuk pasokan listrik dari pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG) Bangkanai Kabupaten Barito Utara yang berkapasitas 155 MW.

“Jadi, listrik di Kalteng ini seharusnya sudah tidak ada masalah,” ucapnya.

“Permasalahan listrik di provinsi nomor dua terluas di Indonesia, ini tak kunjung teratasi karena belum tuntasnya pemasangan puluhan tower. Hanya, permasalahan tersebut telah dibantu oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov), dan sekarang ini telah berhasil dipasang,” katanya.

Sugianto Sabran mengatakan, setelah tower terpasang, ternyata permasalahan lainnya yakni jaringan konektivitas dari pembangkit listrik mengalami kendala.

“Hal ini membuat Pemprov Kalteng kebingungan karena permasalahannya selalu silih berganti,”terangnya.

“Kita ingin masalahnya langsung dituntaskan sekaligus. Kita dari Pemprov siap membantu. Ini lah alasan kita mengundang Dirut PT PLN datang ke Palangka Raya,” kata Sugianto.

Sementara itu, Bupati Kobar Nurhidayah mengakui permasalahan listrik di wilayah ini bukan hanya seringnya pemadaman listrik, tapi juga lampu penerangan kota dan jalan umum sering terpaksa dimatikan pada malam hari.

Dia mengatakan untuk Kabupaten ini menurut penjelasan manajemen PLN rayon Pangkalan Bun, pasokan listriknya surplus atau kelebihan. Hanya memang kendalanya jaringan konektivitas.

“Memang ada beberapa spot titik yang lagi dalam kepengurusan termasuk lahan masyarakat yang terkena jaringan tersebut dan belum ada kata sepakat untuk pembebasan. Pemkab akan melakukan pendekatan kemasyarakatan agar masyarakat mau dan tidak meminta ganti rugi, toh juga ini untuk kepentingan umum,”papar Nurhidayah.Lintas10.com (Yus)


Baca Juga

Rahmat Santoso Terpilih Aklamasi Sebagai Ketua IPHI 2018-2023

SURABAYA, Lintas10.com – Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) Ke- VIII …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.