KUALA KAPUAS – Pemerintah Kabupaten Kapuas kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung lembaga penegak hukum di daerah. Kali ini, Bupati Kapuas HM Wiyatno didampingi Wakil Bupati Dodo secara resmi menyerahkan hibah kepada Kejaksaan Negeri Kapuas. Penyerahan tersebut diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas Luthcas Rohman, dalam sebuah acara yang berlangsung di Aula Kejaksaan Negeri Kapuas, Senin (21/04/2025).
Dalam sambutannya, Bupati Kapuas HM Wiyatno menegaskan bahwa dukungan ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan institusi penegak hukum demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berkeadilan.
“Pemerintah Kabupaten Kapuas berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama lintas sektor, termasuk dengan Kejaksaan Negeri. Hibah ini merupakan bentuk dukungan nyata kami untuk memperlancar tugas-tugas kejaksaan dalam menegakkan hukum dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat,” ujar Wiyatno.
SIMBOLIS – Bupati Kapuas HM Wiyatno saat memberikan hibah secara simbolis kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas Luthcas Rohman pada acara penyerahan hibah kepada Kejaksaan Negeri Kapuas yang berlangsung di Aula Kejaksaan Negeri Kapuas, Senin (21/04/2025).Lebih lanjut Bupati Kapuas HM Wiyatno menyampaikan bahwa kolaborasi dengan Kejaksaan Negeri memiliki peran penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Kami menyadari bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada program, tetapi juga pada penegakan hukum yang tegas dan adil. Kejaksaan Negeri merupakan mitra penting dalam mengawal setiap proses itu,” ucap Wiyatno.
SAMBUTAN – Bupati Kapuas HM Wiyatno saat memberikan sambutan pada acara penyerahan hibah kepada Kejaksaan Negeri Kapuas yang berlangsung di Aula Kejaksaan Negeri Kapuas, Senin (21/04/2025).Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas Luthcas Rohman, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan yang diberikan oleh Pemkab Kapuas. Ia menyebut hibah yang diberikan akan menjadi penguat bagi jajarannya dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara.
