Home / Provinsi Kalimantan Tengah / Jembatan Sei Tendang Pangkalan Satu Sei Kakap Belum Sempat Dipergunakan Sudah Tersungkur Ambruk

Jembatan Sei Tendang Pangkalan Satu Sei Kakap Belum Sempat Dipergunakan Sudah Tersungkur Ambruk

Kotawaringin Barat, Lintas10.com-Semua jenis kegiatan pembangunan baik infrastruktur ataupun dalam berbagai bentuk dan jenis tentu yang diharapkan hasilnya adalah manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat.

Akan tetapi ada kegiatan pembangunan infrastruktur penting yang diharapkan memiliki nilai tambah berupa pemanfaatan yang maksimal oleh masyarakat, ternyata tidak dapat dipenuhi oleh Jembatan Sei Kakap yang merupakan jalur penghubung utama Dari Kumai ke Berbagai jurusan melewati Sei Kakap antara Desa Sei Tendang dan Pangkalan Satu Ambruk Terjungkal sebelum sempat digunakan.

Proyek pekerjaan yang menurut informasi dikerjakan dengan empat tahapan dimulai tahun 2015 dan tahap ke empat tahun 2018 ini telah menelan anggaran milyaran rupiah ini akan remuk tanpa guna dan menghamburkan uang masyarakat tanpa manfaat.

Kondisi jembatan yang bagian dari arah Sei Kapitan Kepala Jembatannya telah tersungkur dan terlepas sehingga lantai jembatan mengalami penurunan yang cukup miring.

Menurut informasi masyarakat yang setiap hari melewati jembatan ini dengan menggunakan jalur alternatif disampingnya, mengatakan bahwa setelah jembatan ini selesai dibangun, jangankan truck yang bermuatan, mobil kecil kosonganpun gak pernah naik ke atas jembatan malah jembatannya ambruk duluan.

Jangankan mobil, kata Agus yang kesehariannya menjadi tukang panen sawit dekat lokasi jembatan, motorpun susah naik ke Jembatan karena timbunan tanah diujung masing-masing jembatan tidak pernah mau dirapatkan oleh kontraktor sampai penuh kepinggir jembatan sehingga jembatan tidak bisa dimanfaatkan.

Pada Tahun 2017 tahap III menurut data yang Lintas10.com dapatkan dari Portal LPSE KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, menyebutkan bahwa salah satu kontraktor yang ada di kobar yang mengerjakan proyek tersebut dengan pagu Anggaran Rp. 2 M dan pada tahun 2018 dengan Kontraktor pengerjaan yang sama dengan pagu anggaran Rp. 1.996.032.000,00 belum lagi ditambah tahap pertama thn 2015 dan thn 2016.

Yang semakin aneh, Didalamnya tahapan ke empat ini, ada pemancangan dikiri kanan jembatan bagian yang ambruk, adalah pemancangan tiang yang sepertinya ditambah plat untuk menyangga jembatan yang turun.

Menurut keterangan seorang konsultan yang sebenarnya enggan untuk memberi keterangan akan tetapi karena merasa sangat prihatin terhadap kondisi jembatan yang sudah mengalami penurunan yang tidak wajar, mengatakan bahwa untuk dilakukan berbagai upaya penanganan terhadap sebuah jembatan harus terlebih dulu dilaporkan ke Kementerian PUPR dan Harus melewati berbagai uji lapangan yang dibentuk oleh Kementerian PUPR, bukan ditangani serampangan seperti ini.

Kasus tersungkurnya kepala jembatan dan penurunan badan jembatan yang berada pada bagian kepala jembatan sudah dilaporkan ke Kementerian PUPR oleh Bupati Kotawaringin Barat atau belum, dirinya belum mengetahui tapi prosedurnya harusnya demikian.

Yang lebih menjadi pertanyaan berbagai fihak, apakah dana proyek dalam tahap IV tahun 2018 kurang sedikit saja Rp. 2 M hanya untuk memasang tiang pancang kiri dan kanan jembatan dan untuk memasang plat baja untuk Suami atau penyangga itu saja.

Saat Lintas 10.com melihat ke lokasi banyak kejanggalan karena dibawah bagian bentang jembatan yang turun ada bekas karung-karung berisi pasir ditutupi dengan trap tambahan agar tidak terlihat yang mungkin digunakan untuk menahan lajunya penurunan sementara penyelesaian pengerjaan tiang Suai baru belum selesai.

Dilapangan memang tidak terlihat papan informasi tentang pengerjaan proyek, sehingga sepertinya untuk tahap IV ini dibuat siluman sehingga dana dan spesifikasi pengerjaan tidak jelas.

Saat mau dikonfirmasi pun, Kabid Bina Marga Dinas PU Kotawaringin Barat Ir. Joni Gultom selalu menghindar demikian pula Staf yang lainnya bungkam tidak berani bersuara.

Dengan terjadinya ambruk Jembatan Sei Kakap – Pangkalan Satu ini, diharapkan Kementerian PUPR secepatnya mengambil langkah dan keputusan agar dana masyarakat tidak dijadikan Bancakan dengan cara menutup diri kepada masyarakat dan bermain-main seolah-olah proyek itu adalah seperti milik perorangan dari oknum-oknum yang selama ini kebal hukum.(AT)


Baca Juga

POLRES KOBAR Terima Penghargaan Dari MENPAN RB Republik Indonesia

Kotawaringin Barat, Lintas10.com- Dipenghunjung tahun 2018 Polres Kotawaringin Barat dapat berbangga karena memperoleh penghargaan dari …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.