Medan, lintas10.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara khususnya komisi A, mengapresiasi proses uji kepatutan dan kelayakan pada calon Kapolri terpilih. Yang berlangsung pada hari rabu, 20 januari 2021 siang, terpilih komjen listyo sigit prabowo, di ruang rapat komisi III DPR RI.
Diketahui Presiden RI Jokowi, hanya mengirimkan satu nama calon ke DPR RI, dan oleh karena itu secara regulasi DPR RI melakukan proses uji kelayakan dan kepatutan pada calon Kapolri.
Setelah proses uji kepatutan dan kelayakan berlangsung beberapa jam, maka Semua fraksi di DPR RI, secara musyawarah mufakat menyetujui Komjen Listyo sebagai Kapolri yang baru.
Hendro Susanto, selaku ketua komisi A DPRD Prov Sumut, menyampaikan bahwa Kepolisian Republik Indonesia merupakan salah satu institusi penegak hukum yang penting di Negeri ini.
Lambang Polri, Rastra Sewakottama, yang berarti “Polri adalah Abdi Utama dari pada Nusa dan Bangsa,” kata Hendro, harus dimanifestasikan secara nyata dan sungguh-sungguh kedepannya.
“Makna lambang tersebut memposisikan Polri sebagai alat negara yang berada ditengah, bersikap adil, non partisan, tidak terlibat politik praktis, apalagi menjadi alat kekuasaan,” ucapnya, Jumat (22/01/2021)
Menjaga Nusa dan Bangsa merupakan prioritas utama Polri. Polri dibawah Kapolri baru, harus selalu berupaya membuktikan makna lambang tersebut secara profesional dan proporsional sesuai cita cita negara hukum Indonesia dalam menangani berbagai permasalahan hukum.
Harapannya di bawah Kepemimpinan Kapolri yang baru, untuk menghilangkan istilah Hukum tajam kebawah namun tumpul keatas. “Harus menghujam ke atas, jangan kebawah saja, harus berlaku adil, tanpa tebang pilih dalam menegakkan hukum”.
“Kita juga mengapresiasi dalam pelaksanaan pilkada serentak 9 Desember 2020 yang lalu, Polri berhasil mengamankan jalannya pilkada secara damai, tentunya juga dikarenakan peran dari penyelenggara pemilu yakni KPUD dan Bawaslu serta peran Masyarakat,” katanya.
Terkait harapan komisi A DPRD Sumut terhadap kapolri yang baru sebagaimana yang tertera pada visi misi Kapolri di Sumatera utara sebagai berikut :
Yang pertama sepanjang tahun 2020 silam, Polda Sumatera Utara terhitung sebanyak 53 anggota Kepolisian di Polda-su yang di berhentikan dengan tidak hormat (PTDH). Dari jumlah tersebut, 53 anggota Kepolisian itu di dominasi kasus Narkotika.
“Ini menunjukkan bahwa bapak Kapolda Sumut berkomitmen didalam janjinya pada kami selaku komisi A DPRD Sumut,” Ucap Hendro.
Artinya dibutuhkan penerapan kedisipinan bagi anggota Polri di Sumut untuk tidak terlibat pada hal yang tidak baik dan tidak benar.
Lebih lanjut Komisi A juga mencatat sejumlah Masalah berikutnya di Sumatera Utara, dan menjadi agenda Polri dan Kapolda yakni perang terhadap bandar Narkoba dan bersungguh sungguh memberantas Narkoba, serta bertindak tegas pada Kriminalitas lainnya seperti begal dan premanisme.
Masyarakat di Sumatera Utara harus terlindungi dan terayomi dengan perubahan mendasar di tubuh Polri kedepannya.
“Kita mengapresiasi Kapolda Sumut, yang telah menindak tegas terukur terhadap bandar Narkotika di wilayah Sumatera Utara. Ini terobosan yang bagus dan berani,” Ungkap Hendro.
Juga hal yang berikutnya mengubah pola komunikasi dan pendekatan dengan Masyarakat menjadi lebih humanis, khususnya dalam hal penanganan aksi massa. Tidak boleh ada lagi laporan masyarakat mengenai excessive use of force yang dilakukan Polri, apalagi unlawfull killing.
Serta penanganan terhadap pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) harus dilakukan secara adil dan proporsional. Provinsi Sumatera Utara harus terbebas dari segala bentuk hoax, fitnah dan ujaran kebencian tanpa memandang subjek dan relasi pelaku terhadap kekuasaan.
Menindak lanjuti rekomendasi Komnas HAM atas kasus penembakan 6 (enam) orang laskar FPI secara adil, transparan dan akuntabel serta mendengarkan berbagai saran dan masukan baik dari pakar, tokoh agama maupun masyarakat umum dalam menangani kasus tersebut.
“Fraksi PKS tentu saja berharap, insitusi Polri semakin solid dan menjadi institusi yang dicintai masyarakat, terdepan dalam mewujudkan keadilan penegakan hukum sesuai Tribrata Polri yang dilandasi ketaqwaan, kebenaran dan pengayoman masyarakat,” tegas ketua komisi A DPRD Sumut, dapil sumut 12 kota binjai dan kab langkat.
“Kami ucapkan selamat bertugas kapolri baru, dan semoga bersama Kapolda Sumut, bisa mengadirkan suasana yang kondusif, aman, damai di sumatera utara,” tandasnya. (Ly Tinambunan/ Red)
