Tidak adanya tanggapan dari Kejati Sumut mengenai dugaan korupsi di BUMD Sumut ini dianggap bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) ST Burhanuddin baru-baru ini. Dilansir dari website resmi kejaksaan tentang Program “Jaksa Menjawab,” Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan agar Jaksa selalu dekat dan berada di tengah masyarakat dimana bukan saja dalam rangka memberi penyuluhan dan penerangan hukum, tetapi menjawab persoalan hukum di masyarakat.
Sebab, selama ini pelayanan yang diberikan oleh Kejaksaan terkesan seolah-olah pelayanan hukum yang diberikan hanya melayani orang bermasalah sehingga membuat citra yang melekat di Kejaksaan hanya sebagai penegakan hukum.
Hal tersebut dijelaskan oleh Kapuspenkum dalam acara FGD Bidang Intel pada hari Kamis (01/12/2022) tahun lalu. Kapuspenkum juga menjelaskan bahwa Program “Jaksa Menjawab” dilatarbelakangi oleh keinginan dari Jaksa Agung ST Burhanuddin dan dibuatkan Instruksi oleh Jaksa Agung.
Diberitakan sebelumnya, bahwa dugaan korupsi di BUMD Sumut mencapai 9 Miliar rupiah lebih. Hal tersebut dibeberkan oleh narasumber media ini yang meminta namanya agar dirahasiakan menuturkan bahwa dugaan pencurian BBM bersubsidi serta manipulasi muatan atau korupsi tiket jika dihitung – hitung mencapai 9 miliar lebih, karena pendapatan kapal tidak masuk ke kas perusahaan saat itu, ucapnya.
Atas dugaan korupsi tersebut, Marhan Simbolon mendapat tuntutan 15 bulan penjara oleh Kejari Samosir. Namun dapat vonis dari PN Tipikor Medan hanya 12 bulan saja.
“Ini dia sendiri pemainnya. Uang harusnya disetor tidak disetornya, ini yg melaporkan PT PPSU, PPSU waktu itu sudah minta dia kembalikan tapi tidak mau. Barulah dilaporkan ke polisi” beber sumber, Minggu (05/02/2023).
