Lintas10.com, Medan – Pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Medan dari sektor pajak tahun 2022 mengalami kerugian besar.
Di mana, para Wajib Pajak (WP) dari sektor hotel, restoran dan hiburan tidak menyetorkan kewajibannya hingga mencapai Rp 3 miliar rupiah.
Diduga, oknum Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan telah kongkalikong dengan para wajib pajak, agar tidak menyetorkan kewajiban ini.
Padahal, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTD) sudah diberikan kepada masing-masing wajib pajak, untuk segera membayarkan kewajibannya.
Untuk pajak perhotelan, terdapat kekurangan mencapai Rp 2.452.893.443,63, kemudian restoran Rp 621.819.642,80 dan pajak hiburan Rp 318.505.402,75.
Bahkan, dalam temuan ini, para wajib pajak diduga melakukan rekayasa terhadap serah-terima SPTD. Di mana, SPTD ditandatangani oleh pegawai yang sudah tidak lagi bekerja.
Rekayasa serah terima ini diduga rutin dilakukan oleh oknum Bapenda Kota Medan ini. Alhasil, pendapatan asli daerah Pemko Medan dari sektor pajak selalu tidak mencapai target.
Tidak hanya itu, oknum pegawai Bapenda Medan berani memberikan jaminan bagi para wajib pajak, jikalau kekurangan bayar ini akan aman-aman saja.
Diduga, oknum Bapenda Medan mendapatkan keuntungan besar dari tindakan korupsi ini.
Kepala Bapenda Kota Medan, Benny Sinomba Siregar yang dihubungi kru media ini pada hari Rabu (05/07) masih memilih menutup diri atas kerugian pemerintah dalam pembayaran pajak ini.
Bahkan, Benny tidak memberikan respon, terkait adanya oknum Bapenda Medan yang melakukan tindakan melanggar terkait pembayaran pajak.
Barisan Rakyat Pemerhati Korupsi (Barapaksi) miris melihat kinerja Bapenda Medan, yang setiap tahunnya mengalami kerugian dari sektor pajak.
Menurut Barapaksi, Wali Kota Medan Bobby Nasution tidak memberikan teguran keras kepada Kepala Bapenda Medan Benny Sinomba Siregar, terkait dengan kebocoran ini.
“Miris sekali kita melihat kinerja dari Bapenda Medan ini, setiap tahun Pemko Medan selalu rugi. Entah macem mana kinerja dari Kepala Bapenda Medan Benny Sinomba Siregar,” ucap Direktur Barapaksi, Otti Batubara.
Ia mengatakan, seharusnya Wali Kota Medan Bobby Nasution memberikan teguran tegas terhadap Bapenda Medan.
“Jangan karena saudara tidak berani memberikan teguran, harusnya Kepala Bapenda Medan itu mendapatkan sanksi tegas, karena setiap tahun selalu mengalami kebocoran,” ungkapnya.
Otti juga miris melihat adanya oknum pegawai Bapenda Medan, yang diduga bekerjasama dengan para wajib pajak dalam hal penagihan.
“Kita heran, berani juga pegawai Bapenda Medan ini melakukan tindakan korupsi, berapa banyak uang yang sudah masuk di dalam kantongnya itu,” ucapnya.
Pria berkumis ini juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) turun melakukan pemeriksaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan.
Jangan karena Wali Kota Medan Bobby Nasution menantu Presiden, sambungnya APH tidak berani melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap OPD yang diduga melakukan tindakan korupsi.
“APH harusnya turun melihat segudang masalah yang terjadi di Pemko Medan ini. Jangan karena Wali Kota Medan menantu Presiden, semua OPD jadi besar kepala dan tidak takut akan APH,” jelasnya.
Dirinya berharap, Wali Kota Medan Bobby Nasution tegas dan memberikan teguran terhadap kepala OPD, yang tidak becus dalam bekerja.
“Kita dukung pak Bobby Nasution untuk segera berantas semua praktik korupsi yang sudah terjadi di Kota Medan,” ungkapnya. (*/Ly)
