lintas10.com,Kuansing – Berkaitan aksi para guru PPPK ini masih resah dan gelisah, karena sampai saat sekarang ini belum juga menerima SK pengangkatan dan Surat Perintah Melaksanakan Penugasan (SPMP). Sebab sebanyak 658 orang para guru yang lulus PPPK Kuansing, belum menerima gaji dan tunjangan.
Ketua Forum PPPK Kuansing Junaidi disela-sela ratusan para guru PPPK kepada Liputan10.com mengatakan bahwa kehadiran ratusan para guru yang lulus PPPK hanya melakukan kegiatan doa bersama dan shalat Dhuha bersama. Artinya kehadiran sekarang, melakukan doa dan shalat Dhuha bersama di lapangan upacara Pemda
Dengan harapan, supaya Plt Bupati Suhardiman Amby bisa menjumpai kami para guru yang lulus PPPK Kuansin. “Kami para guru PPPK ini, akan tetap melakukan aksi kumpul bersama disekitar kantor Bupati ini kembali, setelah hari raya Idul Adha, sampai Plt Bupati Suhardiman Amby mau menerima kami,” ujarnya.
Dikatakannya, Jumlah guru yang lulus PPPK Kuansing sekitar 658 orang, baik tahap satu dan tahap dua, yang telah mengabdi 8-10 tahun. Mereka berasal dari guru bantu Provinsi dan Kabupaten, serta guru komite, agar ditempatkan di sekolah masing-masing tempat para guru yang lulus tes PPPK.
” Dari guru yang lulus PPPK ini, merupakan bakal calon PPG untuk mengikuti seleksi sertifikasi, karena ada sebagian para guru yang ikut test atau mendaftar di tolak sistem,” katanya.
Junaidi menambahkan agar ada kejelasan dan legalitas dari Pemda, sampai kapan kami menunggu dan bukan hanya menunggu terus. ” Kami ini tidak ada terlibat dan terindikasi dari parpol maupun dari pihak manapun, karena kami murni mengajar ,” ujar Junaidi.
Sementara Ketua Fraksi PKB Aswimar berpandangan, Pemda harus tanggap terhadap keluh kesah guru guru yang lulus PPPK. Karena para guru yang lulus PPPK dari Kabupaten/ Kota, sudah terima Gaji Pokok dan tunjangan.
” Solusinya guru PPPK sudah sampaikan ke DPRD, dan sudah direkomendasikan ke Pemda untuk segera diserahkan,” imbuhnya.
Aswimar berpandangan bahwa para guru PPPK ini adalah untuk mencari jalan keluar, jika alasan Pemda tidak memberikan SK ke guru PPPK dengan alasan anggaran, maka Pemda melalui TAPD Pemda bisa berkonsultasi dengan DPRD dan tim anggaran.
Ditambahkan Junaidi, pada saat hearing para guru PPPK dengan DPRD pada tanggal 29 Juni 2022 lalu, telah menyampaikan permasalahan tuntutan SK guru PPPK kepada Dewan.
” Saat itu juga Ketua DPRD Kuansing Adam mempertanyakan langsung ke BKPP, yang dijawab oleh sekretaris BKPP bahwa SK sudah selesai akhir Mei 2022, dan ketua DPRD minta agar diserahkan satu Minggu kedepannya (Kamis, 7/7/2022) kemarin. Makanya kehadiran ratusan guru yang lulus PPPK Kuansing, pada hari ini hanya untuk melakukan Doa dan Shalat Dhuha bersama,” sebutnya. (Rep)
