oleh

Ini pandangan ketua MUI Kota Padangsidimpuan terhadap Adanya Hukum Kebiri

Padangsidimpuan, lintas10.com – Belum lama ini baru saja tersiar kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

PP itu diterbitkan untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

PP tersebut diterbitkan berdasarkan Pasal 81A ayat (4) dan Pasal 82A ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O16 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Merangkum berbagai sumber, dalam Pasal 2 ayat 1 dalam PP 70 tersebut, pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dikenakan hukuman berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.

Semntara itu dalam prespektif islam sendiri hukuman kebiri, baik fisik atau kimiawi dalam pandangan hukum Islam adalah jenis hukuman yang tidak diperbolehkan atau haram hukumnya untuk dilakukan, karena bertentangan dengan dalil-dalil shahih yang telah disepakati para ulama.

“Dalam kaca mata islam enggak ada itu hukum kebiri seperti itu, nah kalau itu tindakan perzinaan, perkosaan yang ada hukum zina, kalau dia sudah menikah maka dia harus di rajam (dilempari sampai meninggal) dan kalau dia belum menikah dia itu di pukul 100 kali,” tutur ketua MUI Kota Padangsidimpuan, Zulfan Efendi Hasibuan, (13/01/2021).

Masih lanjut ketua MUI Padangsidimpuan, Ia menjelaskan hukum kebiri itu satu sisi akan menghilangkan hak – hak manusia, jadi dengan dikeberinya seseorang hilanglah syahwatnya secara permanen.

Kemudian ketika disinggung, apakah dengan produk hukum PP 70 ini dengan berlakunya hukuman kebiri terehadap predator anak akan menurun?, Zulfan Efendi Hasibuan menyampaikan kejahatan seksual terhadap anak bisa saja ada kemungkinan penurunan kalau ada efeknya dan preventifnya terhadap pelaku, akan tetapi kalau dibanding dengan hukum islam itu jauh lebih efektif jika diterapkan.

Baca Juga:  Kadispenad: Netralitas TNI AD Jangan Diragukan. Melanggar Ditindak Tegas

Selain itu Zulfan berharap agar produk – produk hukum itu harus sejalan dengan syari’at – syari’at islam dan jangan ada pertentangan didalamnya agar produk hukum tersebut dapat diterima semua golongan dan menjadikan produk hukum tersebut membuat efek jera bukan malah menjadikan produk hukum itu menzdolimi seseorang. (Mahmud Nasution)



Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Jangan Lewatkan