lintas10.com- Melansir dari liputanoke.com Kabupaten Siak tengah menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan defisit anggaran mencapai *Rp179,06 miliar* dalam APBD 2025, kondisi ini tidak hanya mencerminkan persoalan teknis fiskal, tetapi juga menggambarkan adanya persoalan tata kelola dan transisi politik yang belum sepenuhnya matang.
Menurut analisis dari FITRARiau.org, akar dari defisit ini dapat ditelusuri ke *tingginya ketergantungan Pemerintah Kabupaten Siak terhadap dana transfer dari pusat*, serta *lemahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)*. Hal ini membuat APBD sangat rentan terhadap dinamika fiskal nasional.
Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga menghadapi beban *tunda bayar kegiatan tahun anggaran 2024* yang disebabkan oleh keterlambatan transfer Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat dan provinsi, dengan *kekurangan mencapai Rp229 miliar*. Sekretaris Daerah Siak, Arfan Usman, menyatakan bahwa penyelesaian tunda bayar akan menjadi prioritas di awal 2025. Namun, janji ini masih menyisakan kekhawatiran publik, terutama para pegawai yang belum menerima hak mereka Melansir dari gardaberita.com.
Dalam prinsip tata kelola yang baik, tanggung jawab pemerintahan bersifat transparan. *Sendi Suwantoro*, kader PMII Ponorogo sekaligus putra daerah Siak, menyatakan bahwa meskipun utang dan defisit bukan hasil keputusan pemimpin saat ini, tanggung jawab moral dan hukum tetap melekat pada mereka yang menjabat. “Audit memang penting, tetapi membayar hak pegawai yang sudah bekerja adalah hal yang tidak bisa ditunda,” ujarnya.
Pegawai kecil dan masyarakat tidak hidup dari proses administratif atau audit, melainkan dari penghasilan yang menjadi hak mereka. Pemerintah tidak bisa hanya berkutat pada retorika, tapi harus menaruh empati pada realitas sosial ekonomi yang dialami rakyat.
Pembangunan memang menjadi tolok ukur pemerintahan yang progresif. Namun, dalam kondisi keuangan yang tertekan, *menentukan skala prioritas menjadi hal yang krusial*. Tidak bijak jika pemerintah memilih membangun *trotoar baru atau tugu kota* di saat *TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) belum dibayarkan*, atau ketika anak-anak pegawai kesulitan memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.
Estetika kota memang penting, tetapi *kesejahteraan rakyat adalah fondasi utama yang tidak bisa diabaikan*. Pemerintah yang bijak akan tahu kapan saatnya membangun dan kapan saatnya menahan diri demi menjamin hak-hak rakyat tetap terpenuhi.
Dalam sistem demokrasi, *kritik adalah bagian dari kontrol publik*. Namun, kritik hendaknya dibarengi pemahaman bahwa membenahi sistem birokrasi tidak instan. Di sisi lain, pemerintah juga tidak bisa terus-menerus berlindung di balik kesalahan masa lalu tanpa menunjukkan itikad baik dan langkah konkret.
Masyarakat butuh *transparansi terkait kondisi keuangan daerah, rencana penyelesaian utang, dan jadwal pembayaran hak-hak pegawai*. Dengan begitu, kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat tetap terjaga dan diperkuat.
Situasi ini menjadi momen refleksi penting bagi Kabupaten Siak untuk *melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah*, khususnya dalam menghadapi masa transisi politik. Pemerintah harus memastikan bahwa *setiap pengeluaran dan proyek benar-benar mendukung kepentingan publik*, dan bukan sekadar memenuhi ambisi jangka pendek.
Untuk mencegah krisis serupa terulang, diperlukan:
* *Perencanaan anggaran yang matang* dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
* *Koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.*
* *Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan anggaran.*
Dengan langkah-langkah tersebut, Kabupaten Siak diharapkan mampu keluar dari jeratan defisit anggaran, membayar utang kepercayaan rakyat, dan membangun masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan.
