SIAK, lintas10.com-Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan walaupun banyaknya pengawasan di Indonesia tetapi tetap saja masih banyak pejabat yang terjerat korupsi. Selama 15 tahun terdapat 9 menteri, 20 gubernur, bupati serta ratusan anggota DPR-DPRD yang ditahan.
“Itu tentu menjadi perhatian kita. Bahwa begitu banyaknya yang mengawasi tetapi juga makin banyak juga yang melakukannya. Walaupun juga kita tahu rumusan korupsi makin luas,” kata JK saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern di Hotel Bidakara, Jakarta. Kamis pagi (21/3/2019).
Selama periode ini kata dia, sinergi APIP dengan para pihak terkait telah mengukir beberapa prestasi diberbagai sektor, seperti penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peningkatan kualitas laporan keuangan, peningkatan kapabilitas dan kapasitas APIP, serta membantu proses akuntabilitas keuangan dan pembangunan desa.
“Namun jika ditinjau dari kualitas pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat dan daerah dinilai mengalami peningkatan. Hal itu ditunjukkan dengan tren opini atas laporan keuangan Wajar Tampa Pengecualian (WTP),” katanya.
Selanjutnya, dalam kurun waktu 2015-2018, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana desa sebesar Rp187,8 triliun. Untuk memastikan dana desa itu dikelola dan dimanfaatkan secara akuntabel, perlu didukung oleh sistem pengendalian yang handal dan dikelola oleh SDM yang kompeten.
BPKP telah berkerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri telah mengembangkan Sistem Informasi Keuangan Desa yang diimplementasikan 70.094 dari 74.957 desa, atau 93,51% dari total seluruh desa di Indonesia.
“Saat ini ada beberapa tantangan yang perlu mendapat perhatian kita, termasuk peningkatan kasus hukum yang menyeret penyelenggara negara,” sebutnya.
