Kordinator lapangan aksi damai (Korlap) , labuhan batu mengaku lahan yang digunakan tersebut bermasalah, jadi PTUN harus tegas dengan membatalkan HGUnya dan berharap kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara agar mengambil sikap dan memutuskan dan mencabut HGU PT.Merbau Jaya Indah Raya.
Pun halnya yang disampaikan kelompok tani patok besi Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo mendesak Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk mengembalikan tanah masyarakat dan sekaligus mencabut HGU milik PT.Merbau Jaya Indah Raya.
Setelah berorasi di depan PTUN medan langsung gugatan diterima oleh pengadilan Tata usaha negara melalui Kuasa hukum kelompok tani patok besi Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara.
Masyarakat kelompok Tani tidak bisa melakukan apa-apa atas dugaan perbuatan PT.Merbau Jaya Indah Raya dengan memporak-porandakan tanaman bahkan rumah warga dibakar.
Warga juga turut mengharapkan campur tangan bapak Presiden Jokowidodo, dan juga Gubernur Sumatera Utara terlebih kepada ketua pengadilan tata usaha negara benar- benar mendengarkan jeritan masyarakat.
” Kami sebagai rakyat, anak kami tidak sekolah karena upah yang kami terima hanya untuk makan pas-pasan,” ungkap warga.
Dalam kesempatan yang sama, Ruswan Efendi.,AR., SH., MH selaku Kuasa hukum kelompok tani patok besi Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo menegaskan bahwa Terkait HGU yang sudah diterbitkan sudah menyalahi wewenang dan bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia ini, sebagaimana penerbitan HGU PT.Merbau tidak memiliki unsur-unsur terkait terbitnya HGU PT. Merbau Jaya Indah Raya, ujar Ruswan.
Sementara itu, ketua pengadilan tata usaha negara (PTUN) Medan Melalui Humas Dwika Hendra Kurniawan membenarkan bahwa pasca orasi diadakan warga melakukan gugatan.
