Korpri, sebut Sekda, juga harus menjadi abdi negara dan masyarakat yang memiliki loyalitas, dedikasi, serta komitmen kerja yang didukung kepatuhan terhadap aturan, taat azas maupun kerja tepat waktu. Lanjut Sekda, Korpri ke depan harus benar-benar menjadi jembatan bagi korpsnya demi mengantarkan visi dan misi Korpri untuk kepentingan nasional.
“Pada gilirannya Munas tetap dilaksanakan secara bermarwah dan bermartabat. Bukan dalam bentuk zoom meeting atau hybrid, tetapi betul-betul dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, demokratis, jujur, dan adil sesuai tuntutan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Korpri,” jelas Sekda.
Begitu juga dengan pelaksanaan sidang-sidang komisi dapat berfungsi secara baik. Baik komisi organisasi, program kerja dan rekomendasi organisasi harus bekerja dengan baik. Sekda menginginkan ke depan Korpri jadi wadah berhimpunnya ASN dalam mengelola tata pemerintahan, memberi jaminan kesejahteraan, serta bermanfaat bagi anak-anak anggota Korpri yang mampu merencanakan masa depan dengan bermodalkan kemauan yang tinggi, kecerdasan yang memadai dan kemampuan daya juang yang tinggi.
Jika hal tersebut berjalan, maka Korpri bisa bekerja secara aman dan nyaman, jauh dari gangguan yang bersifat gesekan ataupun tekanan politik. Karena itu, Korpri harusnya menjadi wadah perlindungan, baik dari segi bantuan hukum maupun pengembangan potensi Korpri untuk menyelenggarakan tugas-tugas terbaiknya.
“Dengan demikian, Korpri diharapkan bisa mengantarkan cita-cita bangsa menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila,” harapnya.
Sekda mengatakan, semua mekanisme terkait Munas harus dilaksanakan secara baik dengan mempedomani anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Sebab, Ketua Umum terpilih nantinya beserta para pengurus, terikat dengan fakta integritas yang kuat, yang pada gilirannya mampu mengemban amanah serta memiliki tanggungjawab moral.
