oleh

Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Akan Panggil Direktur PT.Yamakawa Rottan Industri

CIREBON, lintas10.com- Adanya rencana ratusan karyawan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) , Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Akan Panggil Direktur PT.Yamakawa Rottan Industri Desa Bodesari, Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon yang aspirasinya disampaikan pada para wakil rakyat di gedung parlemen kemain

Ketua Ketua DPC Grib Kabupaten Cirebon, Edi Sukardi selaku pendamping karyawan PT.Yamakawa Rottan Industri menemui anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon menyampaikan asppirasi dari ratusan karyawan PT.Yamakawa Rottan Industri yang akan di PHK akibat dampak pandemi Covid 19.

Persoalannya pihak perusahaan ( PT.Yamakawa Rottan Industri ) rencana meng – PHK 238 karyawan tidak diberikan uang pesangon sebagaimana diatur Undang – Undang (UU) No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ungkap Ketua Ketua DPC Grib Kab.Cirebon, Edi Sukardi didampingi Ketua Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa Kabupaten Cirebon, Amal Subhan kepada media ini Jum’at 29/5-2020 sesuai pertemuan dengan Komisi IV DPRD.

Menurutnya, rencana PT.Yamakawa Rattan Industri yang mem PHK karyawan tanpa uang pesangon hal tersebut melanggar UU Ketenagakerjaan. Untuk itu meminta wakil rakyat (Komisi IV DPRD) untuk memanggil direktur perusahaaan dan Disnakertrans untuk menyelesaikan permasalahan PHK tersebut.

Jika hal ini dibiarkan, maka akan menjadi preseden buruk buat para buruh ( pekerja) di Kabupaten Cirebon. ” Ini akan menjadi contoh buruk bagi nasib pekerja /buruh Kabupaten Cirebon ketika perusahaan pelanggar UU Ketenagakerjaan di biarkan melakukan tindakan yang merugikan bagi masyarakat pekerja di Kabupaten Cirebon,” katanya.

Jika terjadi PHK tersebut, maka terjadi pelanggaran UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Rencana PHK dengan kompensasi ditolak karyawan PT.Yamakawa Rottan Industri dan untuk menuntut hak uang pesangon karyawan meminta pendampingan ke Gerakan Rakyat Indonesia Baru ( Grib) Kabupaten Cirebon. ” Pihaknya akan mengawalnya sampai tuntas,” tandas Ketua DPC Grib Kabupaten Cirebon, Edi Sukardi.

Baca Juga:  Hadiri HUT Ke-73 PT. INKA, Danrem 081/DSJ Tunjukkan Kecintaannya Dengan Masyarakat Madiun

“ Pihak perusahaan merencanakan 238 pekerja di-PHK. Kemudian perwakilan sebanyak 68 karyawan mengadu dan meminta prndampingan ke DPC GRIB menolak kompensasi yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan,” papar Ariyanto selaku juru bicara karyawan PT.PT.Yamakawa Rottan Industri.

Dia mengungkapkan, buruh yang terkena PHK tersebut tidak akan mendapatkan uang pesangon, melainkan diganti dengan uang kompensasi sebesar Rp.4,4 juta. Hal tersebut merupakan pelanggaran Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 164. Buruh yang terkena PHK akibat adanya pandemi covid-19 tersebut seharusnya tetap mendapatkan uang pesangon sesuai ketentuan yang berlaku.

“Jika saya hitung-hitung satu kali ketentuan itu nilainya berbeda-beda, karena disesuaikan dengan masa kerja mereka. Yaitu ada yang harusnya mendapat Rp15 juta, Rp25 juta, dan lain-lain. Yang pasti itu lebih dari nilai kompensasi yang hanya Rp4,4 juta. Buruh yang terkena PHK juga masa kerjanya berbeda beda, berkisar antara 2 tahun sampai dengan 6 tahun,” ungkapnya.

Bahkan, lanjut dia, terkait hal ini pihaknya telah melayangkan surat ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnaker) Kabupaten Cirebon. Namun belum ada respons, baik dari Disnaker maupun pihak perusahaan. Karena aspirasinya tidak direspon. Hari ini ( Jum’at 29/5-2020) mendatangi kantor DPRD untuk menyampaikan aspirasinya pada para wakil rakyat.

Bila aspirasinya tidak direspon maka pihaknya mengancam akan melakukan aksi kembali dengan massa yang lebih besar. Semoga ada itikad baik dari perusahaan untuk membayarkan hak-hak buruh ini sesuai Undang- Undang Ketenagakerjaan. Jika perusahaan memaksa memberikan kompensasi sebesar Rp.4,4 juta akan ditolak sebab tidak ada dasar hukumnya, tegasnya.

“Kalau bicara dampak Covid-19, maka semua juga terdampak, tapi jangan dijadikan alasan bagi perusahaan untuk membayarkan hak buruh melanggar peraturan. Kami Grib akan terus memgawal dan memperjuangkan hak karyawan,” tandasnya.

Baca Juga:  Satgas Yonif MR 411/Pdw Kostrad Gelar KKR “Doa Untuk Indonesia” di Perbatasan RI-PNG

Apabila hak pesangon tidak dipenuhi, maka DPC Grib dan para karyawan akan melakukan aksi solidaritas di depan pabrik sampai tuntutan karyawan di kabulkan dan kami akan melakukan aksi pada unras ketika perusaan tetap tidak memberikan pesangon sesuai UU Ketenagakerjaan, pungkasnya.

Sedangkan perwakilan Menagemet PT. Yamakwa Rattan Industri yang di wakili HRD Untung saat mediasi dengan karyawan yang akan di PHK tidak membuahkan hasil alias deadlock. Karena pihak perusahaan inginya hanya meberikan uang kompensasi bukan pesangon,” kata PPNS Balai Pelayanan Pengawasan Ketenanggakerjaan Wilayah Cirebon, Samadi.

Salah seorang Anggota DPRD Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat, Aan Setiawan seusai menerima perwakilan karyawan PT.Yamakawa Rottan Industri didampingi Gerakan Rakyat Indonesia Baru ( Grib) Kabupaten Cirebon menyatakan pihaknya mengakui telah menerima aspirasi secara tertulis (surat) dan disampaikan secara lisan.

“Dengan adanya aspirasi dari perwakilan karyawan PT.Yamakawa Rottan Industri dan Gerakan Rakyat Indonesia Baru ( Grib) Kabupaten Cirebon, maka pihaknya akan melakukan kunjungan dan memanggil para pihak terkait,” tegas Politisi PDI Perjuanga, Aan Setiawan.

Menanggapi hal tersebut Ketua Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa Kabupaten Cirebon, Amal Subhan menyatakan pekerja lokal wajib di lindungi dan di perjuangkan hak-haknya berdasarkan peraturan ketenaga kerjaan dan meminta kepada perusahaan segera memenuhi hak karyawan sesuai UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.(Mul)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Jangan Lewatkan