Disebut pendemo kalau pelantikan dan pengangkatan kepala sekolah dan pengawas cacat hukum.
Sekretaris Dinas Pendidikan Deliserdang, Yusnaldi yang hadir menemui massa di depan gerbang kantor dinas belum bersedia menanggapi apa-apa yang disampaikan oleh pendemo.
Saat hendak dikonfirmasi Wartawan Jumakir yang sedang bersama dengan Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) enggan berkomentar banyak.
“Kita tetap seperti yang pernah kita sampaikan saja,” kata Jumakir.
Terkait kasus ini, sejumlah kepala sekolah dan guru penggerak sempat mengadu ke DPRD Deliserdang dan partai politik usai digelarnya pelantikan oleh Bupati Deliserdang.
Selain ada yang merasa rotasi mutasi tidak mempertimbangkan usia dan kinerja, pelantikan juga dianggap cacat hukum karena tidak mempertimbangkan para guru penggerak sebagai syarat untuk menjadi kepala sekolah dan pengawas. (*/ly).
