Siak, lintas10.com– Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Siak Menggugat menggelar aksi unjuk rasa Kamis (24/4/2025), menuntut transparansi dan kejelasan dalam pengelolaan anggaran daerah yang dinilai semrawut.
Aksi dimulai sejak pukul 08.00 WIB. Massa berkumpul di bawah Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah, lalu bergerak menuju Kantor Bupati Siak sekitar pukul 09.00 WIB dengan menggunakan mobil bak terbuka. Mereka menyoroti defisit anggaran yang ditengarai akibat program-program pemerintah daerah yang dinilai tidak tepat sasaran dan dipaksakan.
Koordinator aksi, Rian, dalam orasinya menyebutkan bahwa defisit anggaran yang terus bergantung pada transfer dana pusat seharusnya dapat diantisipasi. Ia menuding pemerintah daerah menjalankan program yang tidak berdampak langsung pada masyarakat, sehingga menyebabkan berbagai persoalan sosial dan ekonomi.
“Dana dari pusat sudah masuk ke kas daerah, tapi justru muncul program-program yang tidak jelas dan tidak bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Mahasiswa menuntut Bupati Siak, Alfedri, segera mengambil langkah tegas untuk menyelamatkan keuangan daerah. Mereka juga menyoroti tudingan bahwa pemerintah daerah menutupi masalah anggaran dengan alasan dana pusat belum cair, padahal telah diterima.
Mereka mengungkapkan kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak, seperti pasar sepi, daya beli menurun, keterlambatan pembayaran gaji ASN, honorer, guru, hingga beasiswa mahasiswa yang belum dicairkan. Bahkan, disebutkan ada ASN di Siak yang terpaksa meminjam uang melalui aplikasi pinjaman daring.
“Kami datang membawa aspirasi rakyat. Jangan hanya turun ke masyarakat saat kampanye, lalu menghilang setelah duduk di kursi kekuasaan,” ujar salah seorang peserta aksi.
Sekitar pukul 10.00 WIB, massa aksi diperkenankan masuk ke halaman Kantor Bupati.
Tak berhenti di sana, aksi dilanjutkan ke Gedung DPRD Kabupaten Siak pada siang harinya. Massa mendesak wakil rakyat agar membuka secara gamblang penggunaan anggaran, khususnya program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Empat poin tuntutan disampaikan kepada DPRD, yakni:
1. Pengawasan menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan daerah dan penegakan hukum bila diperlukan,
2. Mendesak penyelesaian utang pemerintah daerah akibat tunda bayar anggaran 2024.
3. Optimalisasi fungsi budgeting agar kebijakan fiskal berpihak kepada rakyat.
4. Responsivitas DPRD terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.
Namun, tidak satu pun anggota DPRD hadir menemui massa aksi. Gedung dewan tampak lengang, memicu kekecewaan peserta demonstrasi.
“Kami hadir dengan niat baik, tapi nihil respons dari para wakil rakyat. Ini menunjukkan lemahnya komitmen mereka terhadap masyarakat,” kata Riyan.
Mahasiswa berjanji akan terus mengawal isu ini. Mereka juga membuka kemungkinan untuk menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan tidak segera ditanggapi.
Aksi berlangsung tertib di bawah pengamanan aparat kepolisian dan ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap dari mahasiswa. (F)
