Jayapura, LINTAS10.COM – Wakil Gubernur Provinsi Papua, Klemen Tinal, S.E., M.M memimpin acara tatap muka Forkopimda Provinsi Papua yang diikuti sekitar 40 orang tokoh dari semua kalangan.
Hadir dalam acara tersebut diantaranya Mayjen TNI Yosua Pandit Sembiring, SIP, Pangdam XVII/Cendrawasih, Irjen Pol Drs. Rudolf A. Rodja, Kapolda Papua, Brigjen TNI A.H. Napoleon, Kabinda Papua, Muhamad Musaad, Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesra Provinsi Papua, Rita Tambunan, SH, Kabid Ketahanan seni budaya, agama kemasyarakatan, dan ekonomi, Suzanna Wanggai, Kepala Biro Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Papua, Thomas Sandigau, anggota DPRP, Kenan Sipayung, Ketua Kerukunan Batak, Pdt Maurry, S.Th, Ketua PGGP, Pdt Gerson Billik, Pengurus Ikatan Flobamna.
Kegiatan yang berlangsung selama 2 jam (16.00 – 18.00 WIT) di Cenderawasih Room Swissbell diawali dengan Doa oleh Pdt Maurry, S.Th (Ketua PGGP).
“Kita Bhinneka Tunggal Ika (berbeda-beda tetap satu jua). Mari kita berjiwa besar dan kembali baik dengan damai, ini semua harapan Provinsi Papua,” kata Wagub Provinsi Papua, Klemen Tinal, S.E., M.M saat menyampaikn sambutannya.
Lebih lanjut Wagub mengharapkan situasi seperti ini jangan terulang kembali, agar kehidupan berbangsa ini lebih baik. “Tidak ada orang lain dari Papua yang bisa membantu masalah ini, tetapi orang yang telah ada di Papua yang bisa menyelesaiakanya,” kata Wagub.
Tatap muka Forkopimda bersama tokoh agama dan tokoh paguyuban ini diselenggarakan dalam rangka bertukar informasi dan mencari jalan terbaik di tanah Papua agar menjadi damai dan memperkuat silaturahmi (kerukunan) antar tokoh agama dan tokoh masyarakat.
“Kami menyelenggarakan kegiatan ini agar kita bisa dapat bersatu untuk melihat hal
-hal yang lebih baik kedepannya,” tegas Wagub.
Acara yang digelar pasca aksi demo anarkhis sehari sebelumnya (30/08/2019) menghasilkan beberapa saran dan masukan untuk langkah-langkah kedepan dalam menjaga perdamaian di Papua antara lain; penegakan hukum secara tegas bagi pelaku aksi rasisme dan pelaku aksi demo yang melakukan penjarahan, pembakaran, dan pengrusakan yang anarkhis, pemerintah Provinsi Papua akan memberikan ganti rugi bagi korban pembakaran/ pengrusakan oleh aksi demo anarkhis sesuai mekanisme dan segera diadakan rekonsiliasi agar terbangun suasana kekeluargaan dan persaudaraan se-bangsa dan se-tanah air dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sumber: Pendam XVII/Cenderawasih
Editor: Benz
