Lintas10.com. Kuansing – Sekitar 16 orang perwakilan Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Kuansing, Rabu (4/10/2023), datang ke gedung DPRD Kuansing.
Kedatangan anggota “Dewan” desa dipimpin Ketua PABPDSI Kabupaten Kuansing, Domestika Rizona, didampingi Marsudi, Risman Ali, serta perwakilan BPD dari Kecamatan Inuman, Singingi Hilir, Kuantan Hilir, Pucuk Rantau, Sentajo Raya, Kuantan Mudik, Benai dan Kuantan Tengah sendiri.
Kedatangan mereka disambut Wakil Ketua I DPRD Kuansing Drs H Darmizal, Syafril ST, Jhonson Sihombing dan Mawardi diruang hearing komisi.
Ketua PABPDSI Kabupaten Kuansing, Domestika Rizona mengatakan, kedatangan mereka ke DPRD Kuansing untuk beraudiensi mendengarkan apa sebab APBD Perubahan gagal disahkan.
Sebelumnya, mereka juga sudah beraudiensi dengan Ketua Tim TAPD Pemkab.
Namun sebagai wakil masyarakat di desa masing-masing, mereka tentu ingin mendengar penjelasan dari kedua belah pihak. Dimana nanti, akan menjadi bahan penyampaian mereka tentang kondisi yang terjadi lengkap dari kedua belah pihak.
Hal tersebut juga diungkapkan Marsudi. Apalagi, dalam usulan APBD Perubahan kemaren, ada usulan kendaraan dinas bagi anggota BPD se Kuansing. Tentu itu butuh penjelasan langsung dari anggota DPRD Kuansing sendiri.
Marsudi merasa miris dengan kondisi yang terjadi. Sebagai rakyat jelata, dirinya menyarankan intropeksi diri kalau ingin daerah diberkahii Tuhan.
“Kita mengatakan Kuansing bermarwah. Sementara yang terjadi tidak ada marwah, ” ujar Marsudi dalam pertemuan itu.
Marsudi mengingatkan, ketika sudah dipilih rakyat, dipercaya rakyat untuk memimpin untuk melakukan sesuatu didahulukan selangkah ditinggikan seranting dalam bahasa adatnya, siap mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi.
Sebagai masyarakat awam, gagalnya APBD P disahkan banyak merugikan masyarakat. Saat ini, mata orang, pikiran orang tertuju ke Kuansing. Kalau dulu orang mengenal Kuansing orang pendidikan dan bagus di Riau, bahkan diseluruh Indonesia ada orang Kuansing mengajar sebagai guru, tapi itu berubah sekarang.
Menurutnya yang terpenting sekarang berbenah untuk membangun Kuansing, jangan hanya mementingkan individu.
” Karena tuan-tuan kami pilih, kami percaya untuk membangun. Jangan sepelehkan yang lain. Korbankan lah perasaan kita kalau itu untuk kepentingan dan kemajuan daerah kita,” tutur Marsudi.
Wakil Ketua I DPRD Kuansing, Drs H Darmizar menjelaskan secara rinci apa yang terjadi dalam pembahasan APBD Perubahan 2023 pada seluruh perwakilan anggota BPD Kuansing yang hadir.
“Tak ada niat kami untuk membatalkan. Tapi semuanya harus prosedur, sesuai regulasi. Lebih baik kami disebut arogan, daripada daerah ini tergadaikan, ” tegas anggota DPRD Kuansing tiga periode itu.
“Kami tidak akan pernah menghambat program pemerintah tapi dengan syarat, regulasinya jelas , sesuai visi misi dan masuk dalam RPJMD. mengapa, agar tidak terjadi masalah hukum di kemudian hari, ” sambungnya.
Mempertanyakan regulasi penggunaan dana kegiatan yang diusulkan oleh pemerintah, merupakan tugas dari lembaga dan dalam menjalankan fungsi pengawasan. Termasuk rencana pembelian kendaraan dinas BPD se Kuansing.
” DPRD tentu saja menyesuaikan program yang diusulkan sesuai regulasi yang ada. “Tujuan kami baik, benar. Agar tidak ada persoalan di kemudian hari, ” ujarnya.
Misal, penggunaan Dana Insentif Daerah (DID) untuk gaji dan tunjangan PNS. Padahal DID tidak bisa dipakai sembarangan.
Ia membeberkan, berdasarkan hasil pembahasan rancangan perubahan KUA-PPAS 2023 diperoleh kebutuhan belanja wajib dan mendesak sebesar Rp 110 miliar.
Sementara setelah dibahas, ternyata pendapatan riil hanya Rp44 miliar sehingga terdapat kekurangan pendapatan sebesar Rp66 miliar.
“Kurang Rp66 miliar inilah yang membuat gusar DPRD,” katanya.
Pada dasarnya, kata Darmizar, usulan yang disampaikan TAPD diterima Banggar DPRD Kuansing. Melalui kesepakatan semua fraksi, Banggar meminta surat pernyataan Bupati dan TAPD agar tidak menyalahi aturan dalam menggunakan anggaran.
“Waktu itu disanggupi Bupati dan TAPD. Maka akibat surat pernyataan itu disanggupi, ditekennya nota kesepakatan,” katanya.
Namun setelah nota kesepakatan diteken, lanjut Darmizar, ternyata surat pernyataan yang disanggupi Bupati dan TAPD tak diserahkan kepada Banggar. “Sampai hari ini tidak ada diserahkan ke DPRD, ‘ ujarnya.
Sekarang, kata Darmizar, meski DPRD terancam tak kan menerima gaji dan lainnya karena ada surat tertulis BPKAD kepada Sekretaris DPRD untuk menunda pengajuan pencairan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kuansing, DPRD dan dia pribadi tetap bekerja.
Apalagi saat ini sudah masuk pembahasan APBD murni 2024. Sampai hari ini eksekutif belum menyerahkan buku Ranperda APBD murni 2024.
Menyikapi itu, DPRD melayangkan surat kepada eksekutif untuk segera menyampaikannya. “Begitu prosedurnya, ” papar Darmizar.
Sementara Syafril dari PKS mengatakan, apa yang dilakukan DPRD, Banggar sudah maksimal. Tidak ada niat dia dan kawan-kawan DPRD lainnya untuk menggagalkan APBD Perubahan.
“Kami tau ini untuk masyarakat, tapi kami minta mana regulasinya, surat pernyataannya, ” kata Syafril.
Ketua DPD PKS Kuansing ini tegas mengatakan, baginya nanti di gaji atau tidak, dipilih atau tidak lagi, tidak persoalan.
“Tapi saya secara pribadi tidak bisa melanggar sumpah janji saya saat dilantik pada ALLAH SWT. Saya harus menjalankan amanah ini dengan benar dan sebaik-baiknya, ” kata Syafril.
Penjelasan dari DPRD itu menambah masukan bagi BPD se Kuansing. Domestika Rizona berharap DPRD menjalankan tugas sesuai fungsinya. Dimana DPRD adalah perpanjangan tangan rakyat Kuansing. (Rep/rls)***
Sumber: Riau Pos..
