Labusel, lintas10.com- Puluhan mahasiswa yang mengatas namakan Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Masyarakat Permerhati Pembagunan Labuhanbatu Selatan (AMPMPP-LS) sambangi gedung DPRD Labusel Jalinsum Desa Hadundung Senin (29/11/2021).
Lebih kurang tiga puluh menit berorasi AMPMPP-LS didepan pintu masuk Kantor DPRD Labusel, H. Zainal (HZ) Harahap Wakil Ketua satu dari F-PDIP keluar temui pendemo langsung mengatakan “kau, orang mana kau” begitu dengar suara pedemo yang lainnya, “HZ berbalik mendekati suara pedemo tersebut dan mencercah dengan suara lantang “apaa..??? saya mau ngomong”, biar kau tau Simatahari itu punya siapa, itu punya Pemkab semuanya, dulunya memang punya saya dan sekarang tidak kami punya lagi itu…biar tau kau, itu sudah kami serahkan ke Pemkab dan BPK tau semua itu”
Pedemo langsung diam mendegarkan bicara Ketua DPC PDIP Labusel H Zainal Harahap melantunkan kepandaiannya dan membanggakan dirinya, sambil menyebutkan kepada massa pendemo “Saya ini pimpinan dewan sudah tiga periode dipilih rakyat menjadi DPR biar tau kalian, jangan main-main sama saya,” katanya lagi.
Terdengar juga lontaran bicara HZ seperti memberikan lampu hijau kepada pendemo mempersilahkan untuk melapor ke pihak penegak hukum sembari mengatakan “kalau kau.. tidak senang ngadu saja kau ke KPK dan kemana-mana pun kau mau mengadu silahkan, saya tidak takut,” katanya lagi.
Masih katanya, kau ikuti semua disini siapa yang menjual-jual proyek di DPRD, saya tidak pernah jual-jual proyek coba kau buktikan dulu baru kau ngomong, saya mati tidak pernah punya proyek, biar tau kau.
Pantauan media dilapangan sempat terjadi kisruh antara HZ dengan pendemo, sampai keluar kata-kata dari bibirnya HZ mengajak berhantam adik-adik mahasiswa dan sempat terjadi dorong mendorong antara HZ dengan pendemo. Namun ketua Banteng Muda Indonesia (BMI) Rahmad Aruan melihat bosnya didorong, RA langsung mengarah kependemo mengejar dan hendak mengeksekusi yang mendorong bosnya tersebut.
Rahmad Aruan saat dikomfirmasi melalui selluler mengenai kekisruhan waktu demo menjelaskan manalah mungkin tega ia melihat bosnya juga sebagai abang iparnya didorong, ” Ya.. langsung lah kudatangi dan mengejar anak-anak sipendemo yang bermasker sehingga terjadi kejar-kejaran,” kata Aruan.
“Mana mungkin ku biarkan bahu orang tua dipegang bang, cocoklah lah abang rasa itu. anak-anak pula yang megang bahu sibos, naik jugalah darah awak, bang,” katanya lagi.
Mendengar ada kisruh diluar wakil ketua dua Syahdian Purba SH dari F-Gerindra keluar yang seyogianya ia ingin melaksanakan rapat, namun menyempatkan keluar mendatangi pedemo, juga punya latar belakang notabonenya orang pasaran memberikan masukan kepada adik-adik pendemo lantas mereka pun satu persatu membubarkan diri dengan tertib.
Kordinator Aksi Muhammad Syaffi semester tujuh jurusan hukum Universitas Labuhanbatu melalui sambungan telepon Genggam menjelaskan sangat malu melihat dan menyaksikan langsung wakil rakyat dilembaga legislatif saat menanggapi aspirasi tidak koperatif. Yang seharusnya mereka dituakan harus mengajarkan kepada anak-anaknya saat menanggapi aspirasi sebagai masyarakat mahasiswa harus koperatif, santun loyalitas tanpa batas.
“Harapan kami dari mahasiswa terkhusus pada orang tua kami bapak H. Zainal Harahap agar koperatiflah saat menanggapi aspirasi, bukan memamerkan diri dengan kehebatannya tiga periode terpilih menjadi DPRD, itu aja bang,” ungkapnya.
Herbert Manullang Ketua Aliansi Komunikasi Wartawan Labusel dan bendahara IPonWatch mengingatkan sebagai wakil rakyat harus santun menunjukkan loyalitasnya kepada pendemo apalagi saat menerima aspirasi masyarakat tidak perlu dengan emosi sampai mengeluarkan bahasa mengajak anak-anak pedemo berantam.
“Kalau tanggapan saya mengenai point pertama tentang kolam simatahari yang notabonenya sudah dihibahkan dan sudah dapat bantuan beberapa kali dari Pemerintah, ya…harus jelas, kalau kolam tersebut sudah dihibahkan salah seorang anggota DPRD, beliau harus menunjukkan yang sebelah mana dihibahkan setelah tau selanjutnya instansi yang berkopeten memanggil kepala dinas pendapatan agar menjelaskan PAD yang sudah diterima oleh Pemkab dari kolam rekreasi masyarakat itu,” kata Herbert.
Adapun tuntutan: 1. Meminta kepada DPRD agar memanggil Kepala Dinas Pendapatan guna mempertanyakan tentang PAD kolam simatahari
2 Meminta kepada DPRD tidak menggunakan jabatannya untuk meminta proyek kepada OPD serta menekan Kepala Desa dan pimpinan perusahaan
3. Jalankan fungsi pengawasan lembaga legislatif untuk lebih beretika diforum-forum sesuai dengan UU
4. Kami meminta kepada legislatif dan eksekutif supaya bekerja sama dalam memajukan Daerah
5. Kami meminta pengawasan terhadap sekwan terhadap pengadaan di sekretaris DPRD
6. Meminta kepada kejaksaan untuk mengawasi keterlibatan oknum DPRD dalam permainan proyek. (Candra Siregar)
