Karena itu, kata Supriano, ketika ada rekrutmen tinggal menyesuaikan. Misalnya Kabupaten Bekasi membutuhkan guru matematika 50 orang, guru IPA 10 orang, jadi sudah berdasarkan data. Nah ini yang kita lakukan. Baru pertama kali duduk bersinergi dengan Kementerian/Lembaga yang bertanggung jawab guru, kalau Kemendikbud hanya pendataan saja dan masalah keuangan ada di Kemenkeu, dan kebijakan ada di Kemendagri, dan SDM di Kemenpan dan RB dan BKN .
“Kita duduk bersama-sama tanggal 14 Nobember 2018 diundang semua. Ini harus expres dan kreatif harus cepat. Bapak Mendikbud inginnya bekerja dari masalah. Ternyata masalahnya adalah angka kebutuhan guru tidak pernah sama. Kita bicara masalah guru. Karena itu, kita duduk sama-sama dengan harapan hasil dari pertemuan tersebut ketemu angkanya, dan nanti mungkin akan ditanda tangani secara bersama-sama,” kata Supriano.
Kebutuhan guru, seandainya terpenuhi, kata dia, kedepannya kebutuhan guru tinggal menghitung yang pensiun, meninggal, mutasi, atau mengundurkan diri, nah jadi tidak ada angka yang tidak diketahui, itulah langkah yang dilakukan untuk manajemen guru. Kedepan akan lebih mudah, misalnya guru yang akan pensiun sudah cepat diketahui. “Jadi tidak ada angka yang tidak tahu. Gampang menghitungnya, karena sudah ada di Dapodik,” kata Dirjen GTK.
Dengan zonasi kata Supriano, sudah terbentuk 2.578 zonasi, berarti ada 2.578 zonasi seluruh Indonesia dari sabang sampai Merauke, zonasi berfungsi awalnya PPDB, sekarang zonasi untuk guru dan tenaga kependidikan (GTK) yakni pertama pendistribusian guru dalam zonasi, yang kedua peningkatan proses pembelajaran, karena, kata dia, kalau mutu bagus, proses pembelajarannya pun pasti baik. Kalau proses pembelajaran baik, kalau potensi gurunya bagus, hasilnya akan baik, makanya, supaya sama, karena itu juga bagian dari program Nawacita, yakni pemerataan pendidikan, akhirnya kita melakukan pelatihan tidak parsial di Jawa, Sumatera beda, tapi dari Sabang sampai Merauke sama menggunakan sistem zonasi.
