Lintas10.com, Medan – Kewibawaan Walikota Medan, Bobby Nasution yang dikenal merakyat berbanding terbalik dengan jajarannya yakni Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Medan.
Semenjak awak media mempertanyakan anggaran Screen Videotron di ruang lingkup DPRD Kota Medan kepada Sekwan Ali Sipahutar pada tanggal (26/11) lalu, sejak saat itu pulalah kontak wartawan diduga di blokir oleh Sekwan DPRD Kota Medan.
Pejabat Publik yang melakukan perbuatan tak terpuji ini dengan memutus komunikasi terhadap insan pers tentunya sangat disayangkan dapat terjadi dan dilakukan oleh orang – orang pilihan untuk mengemban tugas dalam jabatan posisi strategis. Keberadaan Pers sebagai pilar keempat, selain fungsi kontrol sosial juga sebagai corong informasi pemerintahan kepada masyarakat maupun sebaliknya, informasi masyarakat kepada pemerintah.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Sumatera Utara (Sumut) Rosen Sinaga sangat menyayangkan jika ada pejabat pemerintahaan yang memutus komunikasi wartawan dengan cara memblokir.
ANS ataupun pejabat seyogianya harus mendukung kinerja wartawan, dengan memberikan keterangan, kalau dia berkenan itu haknya dia, tidak berkenan pun dia (pejabat-red) haknya dia. Bukan malah menghindar dengan cara memblokir, tentu menjadi tanda tanya juga bagi kita, ada apa?
” Kita sangat menyayangkan hal ini bisa terjadi. Ketika dipertanyakan wartawan lantas pejabat tersebut menghindar dengan cara memblokir kontak, itu sangat kita sayangkan. Mengapa tidak siap menjawab? Apa ada yang mau ditutupi maka wartawan dihindari?” tanya Rosen dengan nada heran.
Dikonfirmasi terpisah melalui nomor yang berbeda kepada Sekwan DPRD Kota Medan dinomor kontak 0812 6479 XXXX, akan tetapi Ali Sipahutar Eks Camat Medan Denai itu enggan menanggapi meski terlihat pesan telah diterima dengan tanda centang garis dua.
Diberitakan sebelumnya dalam media ini, anggaran pengadaan multimedia screen videotron di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota medan dengan nilai nominal yang fantastis disoal.
Pengadaan multimedia screen videotron senilai 2,9 Milyar rupiah digelontorkan dari Uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan tahun 2022 dinilai berlebihan. Sebagaimana dilihat Lintas10.com dalam situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dibuat pada tanggal 14 April 2022 lalu.
Sejumlah pihak menilai anggaran fantantis ini perlu di audit oleh pihak penegak hukum untuk memaksimalkan uang rakyat guna tepat sasaran. Pengamat kebijakan publik Elfanda Ananda mengutarakan pengadaan multimedia screen videotron senilai Rp2,9 M di DPRD Kota Medan dinilai kurang transparan ungkapnya kepada wartawan, Jumat (25/11) lalu.
Menurutnya, publik perlu tahu kegunaan videotron tersebut, apa kaitannya dengan pengawasan peningkatan fungsi pengawasan DPRD Publik tentu menunggu penjelasan Sekretaris dan DPRD Medan, sehingga bisa diketahui apa dasar yang mendesak sehingga pengadaan videotron tersebut diusulkan dalam APBD TA 2022.
“Sebaiknya DPRD sebagai wakil rakyat juga terlibat memberi penjelasan kepada publik tentang urgensi videotron tersebut” tandas Elfanda. (Ly).
