Sibolga, Lintas10.com – Upacara Hari Senin penaikan Bendera Kebangsaan yang diikuti semua personil jajaran Korem 023/KS dan Dinas jawatan Perwira, Bintara, Tamtama, dan PNS dilaksanakan di halaman apel Makorem 023/Kawal Samudera Jalan Datuk Itam Nomor 1 Kota Sibolga, Sumatera Utara, Senin (26/11/2018).
Bertindak selaku Inspektur Upacara Letkol CBA Mohktar jabatan sehari-hari Dandenbekang 1-44-04/C sementara Komandan Upacara Kapten Inf Mohammad Azhar.
Pangdam I/Bukit Barisan, Mayor Jenderal TNI MS. Fadhilah melalui amanat yang dibacakan Irup mengatakan, bahwa di era keterbukaan sekarang ini, tingginya tuntutan masyarakat akan terwujudnya birokrasi yang transparan, akuntabel, serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), karena Reformasi Birokrasi merupakan hal yang harus dilakukan oleh seluruh instansi diantaranya pemerintah, TNI AD.
“Reformasi Birokrasi merupakan langkah awal untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat bekerja secara tepat, akuntabel, profesional, dan proporsional,” kata Pangdam.
Guna mempercepat akselerasi pencapaian sasaran tersebut, maka pemerintah menerapkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBK/WBBM) di lingkungan instansi pemerintah.
Berkenaan dengan hal tersebut, Kodam I/Bukit Barisan sebagai bagian dari institusi TNI AD, tentunya juga memiliki komitmen mencegah terjadinya korupsi serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang akuntabel di seluruh satuan kerja (Satker) jajaran, upaya nyata yang telah kita laksanakan yakni pencanangan zona integritas Kodam I/BB, dilanjutkan dengan penandatanganan pakta integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, pada tanggal 23 November 2018 yang lalu di Makodam I/Bukit Barisan.
Mayor Jenderal TNI MS. Fadhilah menginstruksikan kepada seluruh Kasatker dan Kasubsatker jajaran Kodam I/BB agar semakin terpacu untuk terus meningkatkan kinerja dan kompetensinya, sehingga terbebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dapat mencederai amanah rakyat.
Selain itu, perlu ditingkatkan mutu pengendalian dan pengawasan program kerja dan anggaran yang sedang dilaksanakan. tentunya peningkatan kinerja bukan hanya berbicara tentang kuantitas, tapi yang lebih penting adalah masalah kualitas seperti profesionalisme dan integritas moral. dengan demikian diharapkan reformasi birokrasi Kodam I/BB yang profesional dapat tercapai dengan optimal.
Pangdam I/BB juga mencermati perkembangan situasi akhir-akhir ini, komunisme dan radikalisme bukan hanya bahaya laten, namun saat ini sudah berubah menjadi ancaman nyata.
Salah satu indikator kebangkitan komunisme gaya baru diantaranya banyak beredar gambar dan atribut simbol PKI yakni palu arit di media-media sosial. selain itu, kelompok komunis dan radikalis juga banyak melakukan propaganda melalui media sosial.
“Kita sebagai bagian dari segenap komponen bangsa diharapkan agar selalu waspada guna mengantisipasi dan menangkal berbagai upaya bangkitnya kembali ajaran komunis,” tegas Pangdam.
Demikian juga halnya dengan faham radikal yang selalu memaksakan kehendaknya untuk merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, tentunya menjadi ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah NKRI.
Oleh karena itu, lanjut Pangdam, untuk membentengi prajurit dan PNS serta keluarga besar Kodam I/BB dari pengaruh komunisme dan faham radikal, pada tanggal 23 november 2018 yang lalu telah dilaksanakan sosialisasi pembinaan antisipasi bahaya laten komunis dan faham radikal.
Melalui kegiatan sosialisasi tersebut diharapkan para prajurit dan PNS Kodam I/BB proaktif dalam membantu pengawasan dan upaya pencegahan sebagai langkah antisipasi terhadap bahaya laten komunis dan faham radikal.
“Sebagai tindak lanjut kegiatan tersebut diharapkan kepada kita semua untuk mensosialisasikan kepada keluarga dan lingkungan sekitar tempat tinggal kita, agar tidak terpengaruh oleh propaganda yang dilakukan kelompok-kelompok tersebut,” harap Pangdam.
“Khusus kepada aparat intelijen dan aparat teritorial, saya berharap agar mampu mengcounter faham dan gerakan komunisme maupun radikalisme, melalui deteksi dini cegah dini dan temu cepat lapor cepat terhadap perkembangan situasi di wilayahnya masing-masing,” tegas Pangdam melalui amanat yang dibacakan Irup.
Editor : Benz
