KUALA KAPUAS, lintas10.com- Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) menggelar Rapat Koordinasi Data Terpilah Gender dan Anak bertempat di Hotel Raudah, Jalan Jenderal A. Yani No. 17 Kuala Kapuas, Senin (24/11/2025).
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Usis I. Sangkai, serta dihadiri oleh Kepala DP3APPKB, dr. Tri Setyautami, para narasumber, dan peserta dari berbagai perangkat daerah.
Dalam sambutannya, Sekda Kapuas menegaskan bahwa kualitas data memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan pembangunan daerah. Ia menyampaikan bahwa pemerintah tidak dapat lagi menyusun program hanya berdasarkan asumsi atau data umum tanpa mempertimbangkan perbedaan kebutuhan kelompok masyarakat.
“Pemerintah daerah membutuhkan data yang akurat, terpilah, dan mutakhir agar setiap kebijakan yang kita rumuskan benar-benar menjawab kebutuhan seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan dan anak. Rakor ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi sekaligus meningkatkan kapasitas OPD dalam penyediaan data,” tutur Sekda.
Lebih lanjut, Sekda mendorong perangkat daerah untuk lebih aktif memperbarui dan menyajikan data secara berkala. Menurutnya, data yang valid akan membantu pemerintah dalam melakukan evaluasi, menyusun perencanaan, hingga mengidentifikasi potensi maupun persoalan pembangunan.
“Saya berharap setiap OPD dapat meningkatkan komitmen dalam menyediakan data yang valid, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data bukan hanya angka, tetapi landasan kita dalam mengambil keputusan yang berdampak luas bagi masyarakat Kapuas,” tambahnya.
Sekda juga mengingatkan pentingnya sinkronisasi antar-OPD agar tidak terjadi perbedaan sumber data, sehingga pemerintah memiliki satu basis data yang akurat dan terintegrasi..
Dalam kesempatan yang sama, Kepala DP3PPKB Kapuas, dr. Tri Setyautami, menjelaskan bahwa penyediaan data terpilah gender dan anak merupakan amanat regulasi sekaligus kebutuhan nyata dalam penguatan kebijakan daerah yang lebih inklusif.
“Data terpilah sangat penting agar kita bisa melihat kondisi nyata di lapangan. Dengan data yang baik, kita dapat mengidentifikasi kesenjangan, merancang program yang lebih tepat, dan memastikan perempuan serta anak mendapatkan akses, perlindungan, dan kesempatan yang setara,” jelas dr. Tri.
Ia juga menekankan bahwa penyediaan data terpilah bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan bagian dari upaya mempertajam perencanaan pembangunan.
“Keberhasilan penyediaan data terpilah tidak bisa hanya bergantung pada satu dinas. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor, sinkronisasi sistem, serta komitmen bersama agar data yang dihasilkan benar-benar dapat digunakan untuk pembangunan Kabupaten Kapuas,” ungkapnya.
Menurutnya, DP3APPKB akan terus mendorong peningkatan kapasitas OPD melalui pendampingan, pelatihan, serta integrasi informasi agar kualitas data semakin baik setiap tahunnya.
Rakor berjalan interaktif dengan paparan narasumber mengenai mekanisme penyediaan data, integrasi sistem, dan praktek terbaik dalam pengelolaan data responsif gender dan anak. Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi dan penyusunan langkah tindak lanjut bagi perangkat daerah. (Hmskmf/Adnan)
