Lintas10.com, ROKAN HILIR- Sarana prasarana pelayanan umum transportasi kota menjadi salah satu indikator penilaian untuk mendapat penghargaan Wahana Tata Nugraha. Bagi daerah WTN memiliki tujuan meningkatkan penyelengaraan transportasi dikawasan perkotaan. Meskipun Rohil masih memiliki segala keterbatasannya, Pemkab Rohil tetap bertekad melakukan perbaikan untuk bisa meraih piala WTN itu.
“Saya atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada tim penilai WTN yang sudah memberikan rekomendasi penilaian, sehingga sarana dan prasarana layanan umum khususnya di Rokan Hilir dapat dibenahi,” kata Wakil Bupati Rohil Jamiludin, ketika membuka pemaparan hasil penilaian WTN 2016, di ruang rapat kantor Bappeda Rohil, Selasa (30/8/2016).
Menurutnya, masyarakat memiliki peran penting bersama pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja sistim transportasi perkotaan, sehingga tercipta sistim lalulintas dan angkutan kota yang tertib, lancar, selamat, aman, efisien dan berkelanjutan serta menjamin hak pengguna jalan.
Karena itu lanjut Wabup, penghargaan WTN mustahil dapat diperoleh tanpa kerjasama pemerintah daerah dan instnasi terkait sepeti kepolisian yang proaktif menertibkan jalan raya serta masyarakat. Meski demikian, WTN bukanlah suatu tujuan melainkan sebuah proses, sedangkan penghargaan merupakan hasil kerjasama sebuah tim yang berkomitmen membenahi sarana dan prasarana infrastruktur transportasi.
“Untuk itu, saya mengajak supaya rangkaian penialain WTN ini sebagai momentum kerjasama yang baik disemua sektor. Begitu juga apresiasi kepada tim penilai WTN yang secara sudah melakukan penilaian teknis operasional kinerja penyelenggaraan sistim transportasi khususnya di Negeri Seribu Kubah,” katanya.
Masih pada kesempatan sama Kasubdit Lalulintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Endi Suprasetio, menambahkan kedatangan tim WTN melakukan penilaian terhadap sistim transportasi sebagai motivasi bagi daerah dalam menciptakan sistim transportasi perkotaan yang handal.
Hasilnya ditemukan sejumlah titik yang menjadi penilaian khusus, salah satu yang tidak luput dalam penilaian yakni tidak adanya angkutan umum yang menjadi poin mutlak yang berkaitan dengan WTP.
“Kami melihat belum ada angkutan umum itu merupakan kewajiban bagi pemerintah kabupaten/kota untuk mengadakan sesuai dengan amanah UU 22 tahun 2009 tetang lalulintas dan angkutan jalan,” paparnya.
Selain itu kata Wabup kebutuhan transportasi merupakan salah satu faktor pendukung tetwujudnya program Pemerintah daerah Rokan Hilir.
“Kita saat ini sedang memacu ketertinggalan pembangunan di segala bidang serta menggalakkan program yang bersentuh langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Wabup.
Minim Anggaran Jadi Kendala
Memasuki ditahun 2016 ini memang terjadi penurunan dana bagi hasil dari migas namun kata Wabup itu perlu disikapi dengan bijak untuk mengedepankan prioritas. “Memang kita perlu anggaran untuk membangunnya, tetapi kita bisa menarik pihak ketiga serta mengkonsep dengan baik mana yang menjadi prioritas,” katanya.
Mengingat Kabupaten Rokan Hilir berada di perbatasan provinsi dan menjadi jalur lalu lintas antar provinsi tentunya kedepan dengan perbaikan sarana transportasi memberikan dampak yang cukup signifikan kepada pertumbuhan perekonomian masyarakat.
“Kita berharap ada bantuan anggaran dari pusat dalam mempercepat pembangunan sarana transportasi di Kabupaten Rokan hilir yang kita cintai ini,” tandasnya.
Sejumlah PR dari Kemenhub Untuk Rohil
Tim Penilai WTN tahun 2016 dari Kementrian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia memaparkan hasil penilaiannya kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil) terkait kinerja Pemkab Rohil dalam menyelenggarakan sistim transportasi perkotaan. Dalam pemarannya itu, Kemenhub menilai penataan transportasi di Ibu kota Rohil masih banyak yang harus dibenahi.
Pemaparan itu, disampaikan langsung oleh ketua tim penilai Kemenhub RI Endi Suprasetio kapada Wakil Bupati Rohil Drs djamiluddin, Selasa (30/8) diruang rapat kantor Bappeda Rohil Batu Enam. Turut hadir Plt Kepala Dinas Pehubungan Rohil Rahmatul Zamri dan sejumla kepala bidang di Dishub, serta pihak kepolisian.
ketua tim penilai Kemenhub RI Endi Suprasetio mengatakan, Tim penilai WTN melakukan penilaian terhadap sistim transportasi umum yang ada di Kota Bagansiapiapi sejak senin (29/8) kemarin. Dikatakannya, ada banyak hal yang harus di perbaiki oleh Pemkab Rohil kedepannya demi terwujudnya budaya keamanan, kenyamanan keselamatan masyarakat.
“Mendapatkan penghargaan ini bukanlah sebuah tujuan atau prestasi bagi pemerintah daerah, tapi bagaimana caranya penghargaan itu merupakan sebuah proses kerjasama gna melayani kebutuhan transportasi masyarakat Rohil,” terang Endi.
Endi menambahkan, adapun beberapa hal yang harus diperbaiki diantaranya, mengadakan transportasi umum, memperbaiki markah jalan, masih adanya rambu-rambu lalu lintas yang usang, adanya permukaan jalan yang digenangi air, dan masih adanya pembiaran bagi PKL yang menggunakan badan jalan untuk berjualan. Bukan hanya itu, Edni juga menyoroti keberadaan terminal kota Bagansiapiapi yang hanya berfungsi sebagai tempang pengangkutan barang saja.
“Hasilnya sudah kita sampaikan, ada beberapa catatan yang harus ditindak lannjuti. seperti penyediaan angkutan umum, perbaikan rambu-rambu. kita tunggulah kedepannya action dari Pemkab Rohil,” pungkasnya. 
Sementara itu Wakil Bupati Rohil Djamiluddin yang memberi tanggapan langsung mengucapkan terimakasih banyak atas penilaian yang disampaikan tim penilai Kemenhub. Menurutnya, apa yang disampaikan Endi memang merupakan suatu hal yang terjadi dilapangan dan benar-benar harus diperbaiki.
“Ini merupakan PR bagi pemerintah untuk kemaslahatan masyarakat Rohil juga. Kami akan lakukan perbaikan terus sebisa mungkin meskipun sedang duhdapkan dengan adanya defisit anggaran yang terjadi,’ terangnya. (Hms/Adv)
