Home / Provinsi Kalimantan Tengah / Pemprov Kalteng Gelar Rakordal III Tahun 2018

Pemprov Kalteng Gelar Rakordal III Tahun 2018

Lintas10.com (Seruyan/Kalteng)-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar rapat kordinasi pengendalian (Rakordal) program-program pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan III Tahun Anggaran 2018.

Dimana kegiatan yang berlangsung pada di Aula Serbaguna Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah di jalan Diponegoro nomor 60 Palangkaraya, Selasa (30/10/2018).

Seluruh bupati/wakil bupati dan wali kota dari 14 daerah se-Kalteng diundang hadir oleh gubernur. Dan Rakordal tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran.

Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran, mengatakan, Rakordal merupakan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Provinsi Kalteng untuk tiga bulan ketiga dalam setahun ini (Juli-September) dan realiasasi pendapatan maupun serapan anggaran selama Januari-September 2018.

“Yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah untuk mengetahui dan evaluasi realisasi pendapatan daerah sampai dengan Triwulan III, realisasi pelaksanaan rencana seluruh program baik bersumber APBD, APBN, DAK, P2D2, dan dana desa, serta target pendapatan daerah 2018,” terangnya.

Dengan demikian, selanjutnya adalah menetapkan rumusan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan baik tingkat provinsi maupun 14 kabupaten/kota yang ada, dan tindaklanjut yang diperlukan guna mengatasi permasalahan/kendala dan percepatan penyerapan anggaran serta penyelesaian fisik kegiatan.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Kalteng, H Sugianto Sabran, juga menegaskan, hingga saat ini masih banyak perusahaan besar swasta perkebunan kelapa sawit yang tidak melaksanakan program plasma inti, padahal pengusaha diwajibkan memberikan lahan 20 persen dari total luas lahan kebun sawit kepada masyarakat.

“Saya minta Bupati dan Wali Kota memperhatikan masalah ini, perusahaan wajib menyediakan lahan plasma inti seluas 20 persen dari total lahan untuk warga, tetapi sampai saat ini masih banyak perusahaan yang tidak aktif melaksanakannya, ini harusnya diberi sanksi,” ujar Gubernur.

Bukan hanya itu, pelaksanaan pemberian corporate responsibility (CSR) dari perusahaan kepada warga juga harus tetap diperhatikan, harus menyentuh kepada masyarakar langsung.

“Saya berharap bupati dan wali kota peduli soal tersebut, agar tidak terjadi ketimpangan,” ujarnya.

Adapun untuk pemerintah daerah kabupaten seruyan, yang dimana dihadiri dengan diwakili oleh wakil bupati seruyan, iswanti.
(Fathul Ridhoni)


Baca Juga

IKOBA Kotawaringin Barat Lesehan Sosialisasi Keselamatan Berkendara

Kotawaringin Barat, Lintas10.com- Dalam menyikapi operasi zebra yang saat ini dilaksanakan secara nasional sedang dilaksanakan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.