Home / Top Ten / Kemenkeu RI Sebut Kesetaraan Gender Harus Ada Dari Kebijakan

Kemenkeu RI Sebut Kesetaraan Gender Harus Ada Dari Kebijakan

Nusa Dua Bali-Lintas10.com– Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan bahwa tanpa adanya bantuan dari kebijakan yang dapat meringankan beban para wanita, maka menggaungkan kesetaraan gender dalam angkatan kerja akan menjadi sangat sulit.

Sri Mulyani memaparkan, kontribusi perempuan memberi manfaat baik untuk keluarga, untuk ekonomi dan untuk masyarakat. Di Indonesia, tidak ada larangan bagi perempuan untuk bekerja, tetapi masih ada pandangan patrialisme di masyarakat. Wanita masih dinilai sebagai sumber kedua pencari sumber penghasilan bagi keluarga.

Banyak perempuan muda yang sangat semangat saat mulai bekerja. Tetapi kemudian harus berhenti bekerja saat mulai menikah, hamil dan melahirkan. Mengurus rumah tangga dipandang sebagai tugas utama perempuan. Mereka harus membawa peran sebagai seorang Ibu, dan pekerjaan domestik rumah tangga dibebankan kepada perempuan.

“Di institusi kami, Kementerian Keuangan, kami telah menjadi best practice dan mendapatkan penghargaan, karena kami telah menyediakan berbagai fasilitas untuk pekerja perempuan, misalnya ruang menyusui dan tempat penitipan anak. Dengan demikian kita membantu mengurangi perasaan beban pada pekerja perempuan,” ujar Menkeu.

Hal ini disampaikan dalam diskusi panel Empowering Women in the Workplace yang diselenggarakan IMF dalam rangkaian acara IMF-WBG Annual Meetings 2018 pada Selasa (09/10) di Bali International Convention Centre Westin Nusa Dua Bali.

Diskusi panel ini diselenggarakan untuk menyoroti, ketidakadilan gender, yang telah mengakibatkan terhambatnya potensi pembangunan negara, ekonomi dan bahkan perusahaan-perusahaan, dalam menghadapi tantangan dewasa ini.

“Ada stereotip bahwa perempuan lemah di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam. Padahal saya mendapati bahwa nilai akademis mereka saat kuliah tinggi, tetapi tantangannya adalah bagaimana mereka dapat survive saat masuk dunia kerja,” tambahnya.

Ia menceritakan bahwa, pada saat Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games baru-baru ini. Menkeu menemukan bahwa cabang olah raga yang dipandang didominasi oleh atlet laki-laki ternyata banyak mendapat sumbangan medali emas dari atlet perempuan.

Sehingga menurut Sri Mulyani, Alangkah baiknya jika suatu institusi menjadikan lingkungan kantornya ramah bagi wanita. Agar para wanita dapat bekerja dengan nyaman dan dapat menunjukan seluruh potensi yang ia miliki.

“Tanpa adanya bantuan dari kebijakan yang dapat meringankan beban para wanita, maka menggaungkan kesetaraan gender dalam angkatan kerja akan menjadi sangat sulit,” kata Sri Mulyani.

Pembicara lain, Managing Director IMF, Christine Lagarde, menyoroti bahwa saat ini kita sedang menghadapi era teknologi tinggi (high-tech) yang tentu akan berpengaruh cukup besar terhadap keberadaan perempuan dalam angkatan kerja. Efek ini bukan karena perempuan bersifat minoritas, akan tetapi karena mereka bekerja dalam bidang pekerjaan yang dapat diotomatisasi. Sehingga teknologi mampu menimbulkan resiko besar terhadap jumlah pekerjaan yang diisi oleh perempuan.

Senada dengan ini, Executive Secretary UN Economic Commission for Africa, Vera Songwe, mengatakan bahwa sangat penting untuk melindungi wanita dan apa yang mereka lakukan dengan ide mereka dan dengan siapa mereka ingin melakukannya, sehingga wanita dapat berkembang dan lebih meningkatkan peran ide intelektual mereka.

Vera menceritakan bahwa mereka meningkatkan akses wanita di Tanzania terhadap listrik dan membuat tingkat tenaga kerja wanita menjadi naik. Menurutnya wanita membutuhkan akses terhadap pembiayaan, teknologi dan jasa.

Pembicara lain dalam panel ini adalah, Executive Director of International Women’s Rights Action Watch Pacific, Pryanthi Fernando dan Gubernur Bank of Canada, Steve Poloz. Diskusi panel ini dimoderatori oleh Rosiana Silalahi. (kli) menkominfo.
*Lintas10.com*


Baca Juga

Menko Luhut : Indonesia Tidak Pernah Bergantung Secara Ekonomi Kepada Satu Negara

Maritim-Jakarta- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut B. Pandjaitan dengan tegas menyatakan bahwa, Indonesia tidak pernah …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.