Lanjut Yusran “UPT-PU di masing-masing kecamatan hingga saat ini banyak menerima proposal dari masyarakat terkait pembangunan di desa dan kelurahan, kendati kondisi keuangan merosot kinerja UPT-PU terus berjalan, di tengah kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten PPU yang semakin menurun, kinerja UPT-PU di setiap kecamatan menjadi acuan utama pembangunan di daerah setempat. Proposal dari masyarakat tersebut bervariasi, mulai dari pembukaan jalan baru, perbaikan hingga peningkatan jalan, serta pembuatan parit.
Terkait dengan Kredit murah untuk masyarakat Yusran menerangkan, sejak 2005 Pemkab PPU telah menggulirkan dana sebesar 7 Milyar untuk disalurkan ke petani melalui PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Ibaduhrahman Penajam. Kini, modal bergulir itu jauh berkembang menjadi lebih dari Rp. 43 milyar. Dana itu yang kemudian diteruskan ke masyarakat berupa kredit UMKM.
Implementasinyapun tak perlu ditanya, Per Desember 2016 saja, dana yang bergulir (revolving fund) sudah menyentuh Rp. 26,4 Milyar. Itu baru dari program pembiayaan awal untuk alat mesin pertanian (alsintan) yang sebesar Rp 4,8 Milyar saja. Masih ada pemberian kredit untuk pembelian pupuk, bibit dan macam-macam pendukung pertanian lainnya.
“Adapun komposisi pembagian kredit murah yang diberikan untuk UMKM itu yakni BPRS 4 persen, dan hanya 1 persen untuk pemerintah daerah. Sementara komposisi alsintan sebesar 5 persen (2,5 persen BPRS, 2,5 persen Pemkab). Itupun telah dalam perencanaan revisi sebesar 4 persen PBRS, fan 1 persen pemkab sambil menunggu terbit peraturan,” terang Yusran.
Pada kesempatan itu dilakukan penandatangan nota kesepahaman Pemkab PPU dengan PT Bumi Siak Pusako (BSP), penyerahan MoU Pemkab Siak dengan Pemkab PPU, dan saling tukar-tukaran cenderamata serta melakukan peninjauan kelokasi pembangunan jalan.(rls)
