Konflik dengan Perusahaan seperti halnya dengan perusahaan Migas, baik masalah perekrutan tenaga kerja ataupun keamanan. dilanjutkan dengan Permasalahan kenaikan BBM, diharap dana yang ada dapat dijadikan bantuan kepada masyarakat yang tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Harapannya dari pihak Babinsa dan Bhabinkamtibmas dapat dilibatkan dalam pendistribusianya untuk menjaga situasi Kamtibmas,” katanya.
Bupati Rohil menyampaikan terkait masalah tapal batas yang harus diselesaikan yakni batas Kepenghuluan Darusalam Kecamatan Sinaboi dengan kota Madya Dumai begitu juga dengan Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan peraturan Kemendagri. Dilanjutkan dengan Permasalahan surat tanah seperti di Kecamatan Rantau Kopar dengan Rohul, Kepenghuluan Rantau Bais dengan Bengkalis, permasalahan Konflik koperasi di Kepenghuluan Air Hitam dengan PT. Torganda, Permaslahan lahan Masyarakat dengan PT. Andika.
Ada lagi masalah tapal batas Kecamatan Bangko dengan Kecamatan Batu Hampar, Kecamatan TPTM dengan Kelurahan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kepenghuluan Sekeldai Kecamatan Tanah Putih dengan Kepenghuluan Siarangarang Kecamatan pujud, Kepenghuluam Teluk Bano 2 dengan Kepenghuluan Karya Mulyo Sari, Pekaitan dengan Kecamatan Bangko Pusako.
“Serta akan adanya penunjukan PJ penghulu dikarenakan akan berkahirnya masa jabatan. harap Bupati dimana potensi konflik dapat diselesaikan ditingkat Kecamatan terlebih dahulu, bila tidak menemui kesepakatan sarankan untuk ke pengadilan,” kata AKP Juliandi.
Dilanjutkan dengan penyampaian dari ketua DPRD Rohil, yang meminta permasalahan Konflik Sosial yang perlu diselesaikan sesuai dengan tingkatannya dan dilaksanakan secara bijaksana.
