“Kita juga mengapresiasi dalam pelaksanaan pilkada serentak 9 Desember 2020 yang lalu, Polri berhasil mengamankan jalannya pilkada secara damai, tentunya juga dikarenakan peran dari penyelenggara pemilu yakni KPUD dan Bawaslu serta peran Masyarakat,” katanya.
Terkait harapan komisi A DPRD Sumut terhadap kapolri yang baru sebagaimana yang tertera pada visi misi Kapolri di Sumatera utara sebagai berikut :
Yang pertama sepanjang tahun 2020 silam, Polda Sumatera Utara terhitung sebanyak 53 anggota Kepolisian di Polda-su yang di berhentikan dengan tidak hormat (PTDH). Dari jumlah tersebut, 53 anggota Kepolisian itu di dominasi kasus Narkotika.
“Ini menunjukkan bahwa bapak Kapolda Sumut berkomitmen didalam janjinya pada kami selaku komisi A DPRD Sumut,” Ucap Hendro.
Artinya dibutuhkan penerapan kedisipinan bagi anggota Polri di Sumut untuk tidak terlibat pada hal yang tidak baik dan tidak benar.
Lebih lanjut Komisi A juga mencatat sejumlah Masalah berikutnya di Sumatera Utara, dan menjadi agenda Polri dan Kapolda yakni perang terhadap bandar Narkoba dan bersungguh sungguh memberantas Narkoba, serta bertindak tegas pada Kriminalitas lainnya seperti begal dan premanisme.
Masyarakat di Sumatera Utara harus terlindungi dan terayomi dengan perubahan mendasar di tubuh Polri kedepannya.
“Kita mengapresiasi Kapolda Sumut, yang telah menindak tegas terukur terhadap bandar Narkotika di wilayah Sumatera Utara. Ini terobosan yang bagus dan berani,” Ungkap Hendro.
Juga hal yang berikutnya mengubah pola komunikasi dan pendekatan dengan Masyarakat menjadi lebih humanis, khususnya dalam hal penanganan aksi massa. Tidak boleh ada lagi laporan masyarakat mengenai excessive use of force yang dilakukan Polri, apalagi unlawfull killing.
