Dalam hal tersebut secara tertulis aliansi pers yang tergabung dua media online langsung melaporkan hal ini kepada Bupati Tapanuli Selatan, dimana Bupati diminta untuk melakukan evaluasi kinerja PPK dan memanggil siapa saja yang teribat dalam kegaiatan tersebut.
“Tidak terbukanya informasi dan terkesan ditutup – tutupi informasi DAK ini, tentunya kami menduga dan mencurigai adanya indikasi koruspsi serta penyelewengan anggaran, maka dalam hal ini kami menyampaikan laporan kepada Bupati agar melakukan pemanggilan dan bertindak tegas kepada siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan DAK ini,” tegas Syahrul Tanjung salahsatu wartawan yang ikut melaporkan hal ini, Senin, (21/9/2020).
Menurutnya, pemerintah daerah wajib memberikan keterbukaan informasi publik sesuai undang – undang nomor 14 tahun 2008 dan siap mempertanggungjawabkan penyerapan DAK dengan hasil perwujudan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat. Pemerintah daerah juga harus memiliki kualitas sumber daya manusia untuk merencanakan dan mengelola anggaran.
“Dari informasi yang kita daatkan tahun ini dinas pendiidkan Tapanuli Selatan mendapatkan dana alokasi khusus pendidikkan mencapai Rp 18 miliar. Dari dana tersebut, DAK pengelolaannya harus melalui swakelola, itu artinya tanpa melalui lelang atau dikerjakan langsung pihak sekolah. Disini kuat dugaan dipihak ketigakan oleh sejumlah oknum untuk mendapatkan keuntungan” jelas Syahrul
Ia juga mengatakan pihaknya juga meminta agar masyarakat juga turut mengawasi pengelolaan dana DAK ini, agar berjalan sesuai manfaatnya dan terciptanya pembangunan di kabupaten Tapanuli Selatan yang Bersih, Sehat dan Sejahtera.
“Tentunya dalam hal ini kami menyampaikan laporan, guna melihat keseriusan Bupati Tapanuli Selatan dalam memberikan tindakan tegas tanpa pandang bulu dan pastinya ini kami lakukan demi pemerintahan yang bersih dan terwujudnya pembangunan di kabupaten Tapanuli Selatan”
