Jakarta, LINTAS10.COM – Dalam era globalisasi yang tanpa batas saat ini, terorisme dapat menyebar dengan lebih mudah melalui berbagai lini.
Untuk meminimalisir hal itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tentang Sinergitas Pencegahan di Sektor Kelautan dan Perikanan.
MoU ditandatangani langsung oleh Kepala BNPT Komjen Polisi Suhardi Alius dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Kantor KKP, Jakarta, Selasa (10/9/2019).
Kegiatan-kegiatan yang disepakati dalam MoU tersebut meliputi pertukaran data dan informasi tentang dugaan atau indikasi terorisme di sektor kelautan dan perikanan, pencegahan paham radikal terorisme di sektor kelautan dan perikanan, peningkatan keterampilan usaha perikanan dalam rangka deradikalisasi kepada mantan narapidana terorisme, orang atau kelompok orang yang terpapar paham radikal terorisme, dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di lingkungan BNPT dan KKP.
Suhardi menyampaikan, pertukaran data dan informasi antara KKP dan BNPT sangat penting mengingat sulitnya mengelola kondisi geografis Indonesia yang begitu besar dari Sabang sampai Merauke.
“Itu semua pintu-pintu terbuka untuk masuk macam-macam, termasuk paham-paham yang berkaitan dengan masalah terorisme,” ucapnya.
Hal ini pun diamini oleh Menteri Susi. Laut Indonesia yang begitu luas, menurutnya kerap kali dijadikan alur mobilisasi logistik para pelaku kejahatan dan terorisme. Underground economy pun banyak lolos lewat jalur laut.
“99,7 persen daratan perbatasan kita adalah laut, bukan daratan. Lautan terbuka tidak bisa kita pagari atau bentengi secara fisik. Tidak mungkin. Kita hanya bisa mengandalakan UNCLOS yang memang sudah diratifikasi oleh banyak negara,” ujarnya.
