KUALA KAPUAS, lintas10.com– Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas, Romulus, memimpin Rapat Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Kalimantan Tengah, yang dilaksanakan di Aula BPBD Kabupaten Kapuas, Jumat (7/11/2025).
Kegiatan tersebut diawali dengan paparan dari Tim Teknis BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah, yang memaparkan hasil evaluasi dan rekomendasi pengendalian Karhutla dalam rapat diskusi bersama BPBD Kabupaten/Kota serta Perangkat Daerah terkait se-Kalimantan Tengah.
Dalam wawancara usai kegiatan, Asisten I Romulus menyampaikan bahwa rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil Rakor Evaluasi Karhutla yang dilaksanakan pada 16 Oktober 2025 di tingkat provinsi.
“Pada hari ini, BPBD Kapuas mengundang kita untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi Rakor tersebut. Ada beberapa poin penting yang telah ditetapkan, di antaranya terkait penambahan Pos Lapangan (Poslap) di wilayah rawan Karhutla,” ujar Romulus.
Ia menjelaskan, selama ini Kabupaten Kapuas memiliki sembilan Poslap yang didanai melalui APBD Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan rekomendasi Provinsi, Pemerintah Daerah diharapkan turut memperluas jangkauan pengendalian Karhutla melalui penambahan Poslap dengan dukungan anggaran Kabupaten/Kota.
“Dari hasil rapat, Kabupaten Kapuas akan menambah dua Poslap baru dengan pembiayaan dari anggaran Kabupaten. Jadi totalnya nanti menjadi sebelas Poslap. Ini merupakan komitmen kita untuk memperkuat pengendalian Karhutla di daerah,” ungkapnya.
Romulus menambahkan, unsur yang dilibatkan dalam operasional Poslap meliputi Babinsa, Bhabinkamtibmas, Pemerintah Desa, serta masyarakat setempat, yang bersinergi dalam menjaga wilayah dari potensi kebakaran.
Selain itu, Romulus juga menekankan pentingnya peran serta dunia usaha dalam mendukung upaya pengendalian Karhutla. Melalui rekomendasi provinsi, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Ring 1 Areal Perizinan diimbau untuk turut membangun dan membiayai Poslap di sekitar arealnya.
“Kami berharap perusahaan-perusahaan di Kabupaten Kapuas dapat berpartisipasi aktif dengan membangun Poslap di wilayah operasinya, sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan dukungan terhadap pencegahan Karhutla,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa dalam upaya memperkuat pengendalian Karhutla pada lahan mineral sesuai kearifan lokal, Pemerintah Daerah juga tengah menunggu penetapan peta lahan bukan gambut yang menjadi dasar bagi Pemerintah Desa dalam memberikan izin pembukaan lahan bagi masyarakat adat.
“Kita masih menunggu peta resmi dari Provinsi. Berdasarkan data, luas lahan gambut di Kapuas sekitar 686 sekian ribu hektar. Namun, untuk titik dan batas pastinya masih menunggu SK. Pemerintah daerah sedang menyusun hal tersebut,” tutur Romulus.
Menutup penjelasannya, Asisten I menyampaikan bahwa kondisi Kabupaten Kapuas pada tahun 2025 cukup kondusif, dengan minimnya titik api berkat kondisi cuaca yang relatif basah.
“Puji Tuhan, Alhamdulillah, tahun ini tidak terjadi kemarau panjang. Kondisi ini sangat membantu dalam menekan potensi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kapuas,” pungkasnya.(hmskmf)
