Tahap awal, ada lima eksavator tengah menumbangkan deretan sawit produktif di perkebunan yang berdiri sejak medio 1990 itu. Jumlah ekskavator akan terus bertambah hingga 40 unit untuk meratakan pohon tempat bagi ribuan jiwa.
Sebagian di antaranya merupakan lahan inti PT PSJ. Sementara ribuan hektare sisanya merupakan lahan plasma, salah satunya milik Radisman. Pohon-pohon sawit yang awalnya berdiri kokoh tak kuasa bertahan dengan gempuran baja keras. Eksekusi dengan cara menumbangkan pohon sawit produktif tinggal menunggu waktu hingga sampai ke lahan plasma masyarakat.
Di lokasi, Kepala Seksi Penegakan Hukum DLHK Provinsi Riau, Agus menyebutkan, pihaknya akan segera menyelesaikan penumbangan pohon sawit perusahaan dan milik petani. Agus memimpin kegiatan eksekusi itu mengatakan bahwa ada 3.323 hektar kebun kelapa sawit di sana, bersama Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Pelalawan. Menurut Agus, eksekusi itu berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 1087 K/PID.SUS.LH/2018.
Dalam putusan itu, kata Agus, perkebunan sawit yang berdiri belasan tahun itu menyalahi regulasi karena masuk dalam kawasan konsesi tanaman industri. Dalam putusan juga disebutkan hamparan sawit itu akan diserahkan ke PT NWR.
“Saya ingin luruskan, ini bukan eksekusi, tapi pemulihan dan penertiban kawasan hutan. Lahan ini masuk dalam kawasan konsesi PT NWR. Itulah makanya kita tertibkan, kita pulihkan menjadi kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI), lantaran kawasan ini memang Kawasan Hutan Produksi,” kata Agus.
Menurut Agus, setelah sawit ditumbangkan, lahan itu langsung ditanami bibit akasia. Ratusan bibit akasia juga lengkap dengan pupuk kimia.
Bahkan meski masyarakat menolak, Agus bersikukuh eksekusi tetap akan dilakukan. Walupun, saat ini ada upaya peninjauan kembali (PK) ditingkat Mahkamah Agung yang dilakukan pengacara masyarakat, Asep Ruhiat.
