Mayjen TNI Arif Susilo mengatakan, bahwa paparan yang disampaikan Dandim 0415/Bth terkait masih adanya warga masyarakat dari sisi ekonomi yang berpenghasilan rendah, TNI akan membantu dengan tenaganya. “Bila mereka sejahtera tentunya sudah mampu memenuhi kebutuhan hidupnya baik sandang, pangan dan papan,” ucapnya.
“Yang memiliki anggaran adalah Pemda sebagai amanat Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 32 dan ada revisi-revisi undang-undang. Tanggung jawab pemuda itu di bidang keamanan, Pemda bertanggung jawab mengkolaborasikan semua ketertiban masyarakat dan kesejahteraan rakyat. Pemda dalam hal pembangunan diwilayahnya melaksanakan koordinasi dengan TNI dan Polri dalam konteks pembangunan di wilayah. Pertahanan wilayah harus berkolaborasi dan itu tidak boleh dilepaskan,” terangnya.
Kasahli Kasad juga mengingatkan agar tidak melakukan hal-hal tanpa berkoordinasi sebelumnya dan adanya proses saling mengisi. Dalam hal ini menjadi tugas pokoknya TNI yang dalam konteks pertahanan pulau besar dan rangkaian pulau kecil untuk menghadapi ancaman. “Menyiapkan kemampuan itu bersama rakyat, maka TNI kuat dan tidak akan mampu tanpa itu semua,” katanya.
Menurutnya, Kepala Daerah bertanggung jawab dan TNI-Polri instansi vertikal pusat yang berada di daerah sebagai bentuk keberadaan pemerintah pusat bahwa adanya aparatur negara di daerah itu dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Harus sama-sama saling membantu dan berkoordinasi, dan untuk rakyat jangan kita bekerja untuk diri sendiri,” tegasnya.
Sumber: Puspen TNI
Editor: ES265
