“Tenaga pengajar TNI ini kami siapkan untuk bertugas selama pemerintah belum siap dengan menempatkan guru di daerah tersebut. Jadi selama belum ada guru disana mereka tetap kami tugaskan mengisi kekosongan tenaga pengajar, mereka ini nantinya akan tergabung dalam Satuan tugas Pendidikan dan beroperasi untuk daerah terpencil dan daerah perbatasan yang tidak bisa hanya ditangani seperti daerah lain. Menurut saya harus ada pengecualian khusus dalam menanganinya,” katanya.
Selain itu juga Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Sutarmidji menyampaikan, dengan program TNI membentuk Satuan Tugas Pendidikan ini sangat baik sebagai solusi untuk mengatasi kekurangan guru di daerah perbatasan
“Saya sangat mendukung dan mudah-mudahan ini bisa dijadikan sebagai model dalam penanganan yang saat ini menjadi permasalahan terbatasnya guru di perbatasan, saya juga mengajak kepada kepala daerah di Kalimantan barat jangan mudah melepas guru yang ada, bayangkan sebagai guru garis terdepan belum 3 tahun sudah di lepas ke daerah lain,” katanya.
“Kodam XII/Tpr dalam mengatasi kekurangan tenaga pengajar di perbatasan, mulai dari Kab. Sambas, Kab. Sanggau, Kab. Sintang, dan Kab. Kapuas Hulu, membutuhkan tenaga pengajar saat ini sekitar 538 orang guru,” tutur Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Achmad Supriyadi.
Editor: Benz
