Maritim-Yogyakarta lintas10.com-Mengatasi masalah defisit transaksi berjalan pada neraca perdagangan, Menko Luhut membuat 8 butir keputusan di bidang pariwisata bersama dengan beberapa kementerian/lembaga dan Pemda pada Rabu (29-08-2018). Solusi di sektor ini merupakan yang paling cepat dan efektif dibandingkan sektor lainnya.
“Pariwisata penyumbang devisa dan lapangan kerja maka dari itu kita duduk sama-sama, (memutuskan) apa yang harus kita (pemerintah pusat dan daerah – red) lakukan,” terang Menko Luhut yang menargetkan perolehan devisa negara dari sektor pariwisata sebesar USD 17,6 milyar pada 2019 dan USD 28,5 milyar pada 2024. Jumlah wisman sendiri ditargetkan sebesar 25 – 30 juta pada 2024 dengan prioritas destinasi Danau Toba, Borobudur-Joglosemar, Mandalika, Labuan Bajo, Bali, Jakarta, Banyuwangi, Bromo.
Selain target kinerja, ada 7 butir keputusan lain yang disepakati yaitu mengenai penguatan data, akses pembiayaan, layanan sistem pembayaran, sinergi promosi, penguatan konektivitas, atraksi terintegrasi, dan kualitas amenitas. Terkait akses pembiayaan, telah disepakati bahwa tahun ini Kemenko bidang Perekonomian akan menetapkan ketentuan umum Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor pariwisata.
Sementara itu terkait penguatan konektivitas, disepakati bahwa status Bandara Banyuwangi akan ditetapkan sebagai bandara internasional oleh Kementerian Perhubungan. Selain itu, operasional bandara baru Yogyakarta ditargetkan mulai 2019, dan Kemenhub akan membangun jalur kereta api yang terkoneksi dengan bandara tersebut.
“Semua tergabung, sehingga banyak sekali keputusan-keputusan dari rapat teknis. Hari ini hanya ujungnya, (sebelumnya) sudah beberapa hari tim ini kerja melakukan proses pengambilan keputusan,” jelas Menko Luhut dalam keterangannya seusai rapat koordinasi yang bertemakan ‘Memperkuat Sinergi dalam Akselerasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas’ tersebut di Yogyakarta (Rabu, 29-08-2019).
Hadir dalam rapat tersebut Gubernur BI Perry Warjiyo, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Ketua Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin, Pj. Gubernur Sumatera Utara Eko Subowo, Pj. Gubernur NTT Robert Simbolon, Kepala Biro Perekonomian Jawa Timur Akis Mukiyono, Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Danis H. Sumadilaga, juga kepala daerah dari Kabupaten Karo, Dairi, Purworejo, Samosir, Manggarai Barat, Humbang Hasundutan,Tapanuli Utara, Toba Samosir, Kulon Progo, Banyuwangi, dan Kota Magelang.
Mendorong sektor pariwisata sendiri merupakan satu cara untuk mengatasi masalah defisit transaksi berjalan, selain kebijakan lain yang ditempuh pemerintah yaitu penggunaan campuran biodiesel 20% (B20), peningkatan ekspor di sektor pertambangan, dan optimalisasi industri dalam negeri.
(biro Humas Kemenko Maritim)
