Bagaimana tidak, dengan adanya TMMD maka dalam setiap tahun, dapat dilakukan pembangunan di 150 desa yang mengalami kesulitan dalam hal akses pembangunan.
Untuk diketahui, berdasarkan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi tahun 2019, berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) dari 69.447 desa yang sudah melakukan pengukuran terdapat 6.856 desa (9,87%) status desa sangat tertinggal, dan 27.156 desa (39,10%) desa tertinggal.
“Memang 150 desa per tahun yang kita bantu mungkin tidak terlalu banyak, karena itu juga pada dasarnya dihadapkan dengan ketersediaan SDM maupun anggaran, baik dari TNI, pemerintah dan Pemda,” tegasnya.
“Sehingga dalam penunjukkannya pun dilakukan berdasarkan skala prioritas dan penilaian yang berjenjang. Tapi setidaknya, apa yang dilakukan oleh TNI dalam hal ini TNI AD sebagai bentuk kontribusi terhadap pemerintah maupun rakyat,” imbuh Candra.
Namun demikian, menurut Candra, selain program TMMD di 50 wilayah, satuan jajaran TNI AD yang tidak melaksanakan program TMMD juga pada dasarnya melakukan hal serupa.
“Sifanya imbangan dan ini pun tetap di koordinasikan dengan Pemda sebagai penanggungjawab program pembangunan masyarakat atau wilayah. Baik TMMD maupun kegiatan imbangan juga pada dasarnya dilakukan untuk mendukung pembangunan fisik dan non fisik,” tandasnya.
“Oleh karenanya, pada kesempatan ini, berbagai pihak melaksanakan rapat koordinasi teknis sekaligus untuk menjalin komunikasi dan membangun komitmen serta menyatukan visi, misi serta ide, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambah Candra.
Untuk Rakernis yang dihadiri Wakasad Letjen TNI Tatang Sulaiman dan pejabat utama TNI AD ini, menurut Candra, Rakernis mengambil tema “Bersama TMMD Membangun untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” , kali ini dilaksanakan dengan cara yang berbeda dibanding dengan sebelumnya, yaitu melalui _video conference._
